Ketua DPRD DKI Sebut TGUPP Belum Efektif

MONITORDAY.COM - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai belum efektif dan belum dapat mendongkrak kinerja gubernur.

Hal itu disebutkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Kamis (27/5/2021). 

"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi di sana juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)?," kata Prasetio. 

Dia menilai pembentukan TGUPP tidak efektif. Menurutnya, justru hanya menjadi mudharat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk hal tersebut.

Tidak efisiennya keberadaan TGUPP ini, ujar Prasetio, tercermin dari kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, sebelum pandemi COVID-19 melanda.

"Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," ungkapnya.

Menurut Prasetio, hal tersebut tak lepas dari personalia TGUPP yang cenderung diisi tim suksesnya.

Sedangkan dalam pemerintahan sebelumnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijabat ASN yang segera purnabakti.

"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," tutur Prasetio.

Sebelumnya, ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya 239 ASN DKI tidak ikut lelang jabatan di 16 posisi eselon II.

Kendati demikian, Prasetio enggan gegabah dalam hal tersebut tanpa adanya bukti. Oleh karena itu, dia menyebutkan DPRD DKI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki ratusan ASN yang enggan ikut lelang jabatan, termasuk yang terkait dengan dugaan-dugaan penyebabnya.

Sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Selain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi pelaksana tugas (plt) ataupun masih kosong, diantaranya Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan serta Waka BPD.

Kamudian Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Salah satu kekosongan tersebut karena faktor pengunduran diri. Mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD Subejo, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto, Kepala Disparbud Edy Juanedi, Kepala Bappeda Sri Mahendra, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin, Kepala BPD, Tsani Annafari dan Kepala BPAD Pujiono.