Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru Tak Boleh Dianggap Remeh
Kerusuhan massa yang terjadi di calon ibu kota baru Penajam Paser Utara tak boleh dipandang remeh, karena bisa jadi ini polanya meniru kejadian di tempat lain yang ditunggangi provokator tak bertanggungjawab.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Terjadi kerusuhan di daerah calon ibukota baru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/10). Kerusuhan pecah bermula dari adanya sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa terkait penganiayaan yang membuat anggotanya menjadi korban. Massa kemudian rusuh dan melakukan pengerusakan beberapa tempat yang ada di sekitar Pelabuhan penyeberangan di Penajam Paser Utara, tempat kejadian tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, menilai kerusuhan yang terjadi tidak boleh menganggap remeh. Ia mengatakan, mengingat lokasinya yang terjadi di daerah calon ibu kota baru, harus menjadi perhatian serius, jangan sampai terdapat provokator seperti kerusuhan di daerah lain.
"Kerusuhan massa yang terjadi di calon ibu kota baru Penajam Paser Utara tak boleh dipandang remeh, karena bisa jadi ini polanya meniru kejadian di tempat lain yang ditunggangi provokator tak bertanggungjawb," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (17/10).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan, lokasi kerusuhan yang terjadi di calon ibu kota negara, membuat pemerintah harus melakukan langkah-langkah ekstra terkait keamanan dan keharmonisan sosial.
"Mengingat jika nantinya sudah ditetapkan sebagai ibu kota maka akan banyak warga yang datang ke daerah tersebut sehingga jika tidak ada antisipasi dikhawatirkan terjadi persoalan sosial baru," ungkapnya.
Kemudian, Awiek pun mengapresiasi langkah polisi yang langsung segera mengendalikan situasi sehingga kondusif dan selanjutnya untuk terus melakukan pemantauan dan penanganan dini serta antisipasi hal serupa.
Lebih lanjut, Awiek mengingatkan, kejadian ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar mengkaji lebih mendalam lagi terkait lokasi yang nantinya akan dijadikan ibukota negara. "Mengingat kejadian ini, maka rencana pemindahan ibu kota wajib dikaji secara mendalam dari segala aspek baik itu infrastruktur, keamanan, pertahanan maupun aspek sosial dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa," tandasnya.
