Kerap Distigmatisasi Negatif, Sosiolog: Akuntabilitas DPR Harus Ditingkatkan
keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif negara kerap mendapat stigma negatif dalam menjalankan kinerjanya. Bahkan, DPR seringkali dilempari kritik keras yang datang dari kalangan masyarakat.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito menilai keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif negara kerap mendapat stigma negatif dalam menjalankan kinerjanya. Bahkan, DPR seringkali dilempari kritik keras yang datang dari kalangan masyarakat.
Arie menilai kalau DPR selalu dihujani kritik tatkala tata kelola kelembagaan parlemen untuk DPR dinilai belum tepat serta ulah politisi yang menjadi anggota parlemen seringkali membuat kontroversi. Namun, dibalik itu semua mucul kerinduan dari masyarakat kepada DPR karena Pemilu.
"Dikritik habis tetapi di saat yang sama selalu dirindukan setiap lima tahun orang berbondong karena partisipasi publik masyarakat untuk terlibat dalam election juga tinggi. Ini satu catatan yang menurut saya tidak bisa dipungkiri," kata Arie dalam acara Seminar Nasional bertajuk 'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Selasa (4/12/2018).
"Akuntabilitas DPR mesti harus ditingkatkan," imbuh dia.
Melihat dari sudut pandang tersebut, Arie menilai masih ada dorongan DPR untuk menjadi lembaga yang makin kredibel ke depannya. Salah satu unsur yang menurutnya bisa menunjang dorongan itu ialah memperbaiki peran partai politik itu sendiri.
Hal tersebut menjadi pemikiran Arie sebab menurutnya ada beberapa masalah krusial yang menyebabkan parlemen kemudian belum bisa dinilai kredibel. Yang pertama ialah terjadi ketidakselarasan antara Pemilu dan Parpol.
"Akibat ketidaksesuaian percepatan dan orientasi pemilu dengan parpol, maka demokrasi mengalami kelambanan bahkan beku sebagai praktik elektoral semata," ujarnya.
Selain itu menurutnya terdapat teknokratisasi politik berlebihan dan jebakan demokrasi prosedural sebagai mainstream politik kontemporer. Adanya distorsi pengukuran konerja DPR yang semata urusan administratif akibat rasa ketidakpercayaan akan berdampak politik menjadi dangkal dan hanya untuk mewakil kehadiran serta pencapaian instrumental.
Tak hanya itu, perselisihan dan persaingan antar parpol atau antar fraksi pun seringkali diisi dengan debat yang tidak substansial. Padahal seharusnya antar parpol tersebut seyogyanya mengisi ruang publik dengan debat yang substansi.
Oleh sebab itu, Arie menilai kalau para anggota parlemen itu seharusnya mewarnai ruang publik dengan pertarungan gagasan yang strategis sesuai dengan fungsi DPR itu sendiri.
"Perlu mengurangi penebalan sentimen sempit yang membenarkan segala cara seperti hoax, hate speech, fitnah dan tendensi personal dalam politik," pungkasnya.
