Kepala BK DPR RI Bakal Hadiri Seminar dan FGD Akuntabilitas DTKS di Cirebon
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Kepala Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul dikabarkan bakal menghadiri Seminar dan Focus Group Discussion di Cirebon di Cirebon pada Senin (26/4/2021), yang membahas soal Akuntabilitas Pengeloloaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Menurutnya, salah satu langkah reformasi perlindungan sosial yang dicanangkan adalah menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Instruksi Presiden Jokowi menekankan pada perwujudan reformasi perlindungan sosial yang komprehensif dan mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial penduduk akibat pandemi Covid-19," ungkap Sensi, sapaan akrab Kepala Badan Keahlian DPR RI kepada Monitorday.com, Jum'at (23/4/2021).
Sensi menyampaikan bahwa penyempurnaan DTKS menjadi penting mengingat basis data ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program perlindungan sosial maupun dalam menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.
Lalu seperti apa analisa akuntabilitas DTKS, BK DPR melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melaksanakan Seminar dan FGD ini, yang nantinya akan berimplikasi pada kinerja DPR.
Untuk itu, BK DPR akan menghadirkan pembicara utama yakni Yandri Susanto (Ketua Komisi VIII DPR) Imron Rosyid (Bupati Cirebon) dan H. Nashrudin Azis (Walikota Cirebon).
Selain itu, Tiga Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah 3 Kabupaten Cirebon yakni Arif Nurudin (Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon), Mukarto Siswoyo (Rektor Universitas Gunung Jati Cirebon) dan Sumanti Hasyim (Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon) juga bakal berpartisipasi pada kegiatan yang sangat produktif ini.
Bagi Sensi, kegiatan ini akan menguak sejauhmana sistem perlindungan sosial baik di Kota dan Kabupaten Cirebon yang tidak lepas dari pengelolaan data dan informasi dalam menentukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan akurat.
Selain itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan efektif bila dilaksanakan dengan berdasar kepada data yang berkualitas (evidence-based policy making).
