Kata Wagub DKI Soal UMP 2022 yang Naik Hanya 0,2 Persen
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku tak setuju dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya 0,2 persen.
Adapun besaran UMP DKI 2022 itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketika aturan ini diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, maka tingkat kenaikan UMP buruh hanya 0,85 persen atau sebesar Rp38 ribu.
Riza berpendapat, aturan kenaikan UMP yang dipukul rata oleh Pemerintah Pusat ke seluruh wilayah di Indonesia seperti ini tidak cocok diterapkan di Ibu Kota. Pasalnya, kondisi inflasi dan kenaikan harga barang di Jakarta tidak seperti daerah lain di Tanah Air.
"Karena di Jakarta kan tentu berbeda dengan daerah lain. Di sini harga tentu lebih tinggi daripada di daerah. Kalau ini kan kenaikannya hanya kecil sekali hanya 0,85 persen, 38 ribu, inflasinya saja sudah berapa," sebut Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021).
Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, Riza menyampaikan, kenaikan upah buruh di Jakarta rata-rata menyentuh angka 8 persen. Bahkan saat pandemi Covid-19 pertama kali melanda Indonesia pada 2020, kenaikan UMP 2021 masih bisa mencapai 3,5 persen.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan kenaikan UMP 2022 sepatutnya bisa lebih tinggi lagi dari aturan yang ditetapkan Omnibus Law tersebut. "Sebetulnya yang bersepakat antara pihak pemerintah, pengusaha, dan katakanlah pihak buruh, itu kenaikan UMP di angka sampai 5 persen tuh sebetulnya ga ada masalah," sebut Riza.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan formula penghitungan UMP 2022 tidak cocok untuk Ibu Kota. Oleh karena itu, dia telah mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah supaya formula UMP 2022 ditinjau kembali.
"Formula ini tidak cocok di Jakarta. Tahun lalu ada krisis, masuk akal memang, tapi kalau ditetapkan 0,2 persen kami berpandangan ini angka yang terlalu kecil," ucap Anies.
Langkah Anies menyurati Menaker agar UMP di DKI Jakarta dinaikkan mendapat sambutan dari para buruh yang menggelar aksi di depan Balai Kota. Mereka berharap ada kebijakan baru yang keluar usai surat tersebut diterima oleh Menaker.
