Jokowi: Pengusaha Muda Harus Dilibatkan dalam Pekerjaan-perkerjaan BUMN
Di BUMN setiap tahunnya banyak proyek yang bisa digarap mengingat anggarannya yang besar. Menurut Jokowi, anggaran yang besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan potensi dari pengusaha-pengusaha muda.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian Badan Usah Milik Negara (BUMN) agar pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dikerjakan sendiri, namun harus memberikan kesempatan kepada swasta terutama para pengusaha-pengusaha muda.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di bilangan Kuningan, Jakarta, Rabu (15/1).
"Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan itu, tapi sekarang mestinya akan lebih jelas karena yang memegang kementerian adalah dari keluarga besar HIPMI, yaitu Pak Erik Tohir,” ujar Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, bahwa di BUMN setiap tahunnya banyak proyek yang bisa digarap mengingat anggarannya yang besar. Menurut dia, anggaran yang besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan potensi dari pengusaha-pengusaha muda.
"APBN kita hanya 2.200, di BUMN itu ada 2.400 triliun. Dari angka itu mestinya kita bisa menumbuhkan yang muda-muda pengusaha muda ini untuk naik kelas dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka," tuturnya.
Selain BUMN, Jokowi juga Menilai, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki peluang yang besar karena mempunyai ratusan triliun investasi. Ia mengatakan, harusnya dana investasi yang besar itu bisa dimitrakan dengan pengusaha-pengusaha lokal.
"Jangan sampai mereka berjalan sendiri dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita. Saya sudah titip investor layani dengan baik," lanjut Presiden.
Menurut Jokowi, hal tersebut penting dilakukan mengingat permasalahan saat ini bagaimana investor mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proses investasi setelah masuk ke Indonesia karena terkendala masalah pelayanan.
"Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke kandang kita, sudah masuk ke negara kita. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga merek balik lagi," tutur Jokowi.
