Jelang 2024, Jokowi Nilai Suhu Perpolitikan Nasional Mulai Hangat di 2023

MONITORDAY.COM - Suhu politik di dalam negeri diperkirakan mulai memanas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari persaingan politik antarpartai, suhu politik yang akan memanas karena pergantian kepala daerah dengan pejabat sementara dari Kementerian Dalam Negeri di sejumlah daerah, serta mulai digodoknya politik populisme oleh para pendukung.

Belum lagi, adanya wacana anggota TNI dan Polri yang masih perwira aktif dapat mengisi posisi pejabat sementara hingga pemilihan 2024 terlaksana.

Turbulensi perpolitikan nasional pun mendapat perhatian dari Istana.

Presiden Jokowi ikut angkat suara perihal tersebut. Namun menurut Jokowi,  suhu politik nasional masih adem ayem di tahun ini, kemungkinan tensi politik baru akan terasa hangat pada 2023.

 "Saya melihat masih adem kok. Mungkin nanti yang agak sedikit naik, ya hangat sedikit mungkin di 2023," ujar Jokowi saat berbincang dalam acara Dialog Spesial Seputar Inews Siang yang ditayangkan RCTI, Senin (10/1/2022).

Dia mengirimkan pesan tersirat kepada jajarannya untuk tetap fokus bekerja di tahun 2022. Dirinya ingin tahun ini pemerintah terus fokus memulihkan perekonomian bangsa di tengah pandemi Covid-19.

Dalam laporannya, Jokowi mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun.

Jokowi memaparkan, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Dengan demikian, ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 tersebut.

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. 

“Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” ujarnya.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. 

“Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” pungkasnya.

Menurutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

“Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan,” jelasnya.

Jokowi mengungkapkan, pandemi ini harus diamnfaatkan sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Dan, harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.

“Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.