Ini Sikap PP Muhammadiyah terkait Kekerasan Terhadap Muslim Uighur

MONITORDAY.COM – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap terkait banyaknya pemberitaan media massa nasional dan internasional tentang kekerasan yang dialami Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok beberapa waktu terkhir ini.

Dalam surat bernomor Nomor: 526/PER/I.O/I/2018 itu, Muhammadiyah menyatakan, bahwa apabila kekerasan yang diberitakan oleh media massa dan Iembaga-Iembaga hak azasi manusia dan kemanusiaan internasional  benar adanya, maka Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak azasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dnbenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatism,” demikian ditulis dalam surat pernyataan tersebut.

Muhammadiyah menghimbau kepada Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerjasama dengan lembaga-Iembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional. “PBB dan OKI memiliki tanggungjawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” imbuhnya.

Kemudian, Muhammdiyah juga meminta agar Pemerintah Indonesia segera melakukan langka-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu, Muhammadiyah juga minta agar Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, melalui Omas-Ormas Islam.

“Sikap diam Pemerintah Wongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan dlplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan hongkok yang selama berabad lamanya terbina dengan baik,” sambungnya.

Dalam surat pernyataan bertandatangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu dinyatakan bahwa Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.

Terakhir, Muhammadiyah juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.