Ini 6 Masalah Pendidikan yang Disoroti JPPI

MONITORDAY.COM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti beberapa permasalahan pendidikan yang ada sepanjang tahun 2019. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ada 6 permasalahan dunia pendidikan Indonesia sepanjang tahun ini. 

Pertama, terkait penghapusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD Dikmas), menurutnya, hal ini merupakan masalah besar bagi kelompok marginal untuk mengakses pendidikan. Karena itu, JPPI meminta agar Dirjen PAUD dan Dikmas di Kemendikbud dipulihkan kembali bahkan harus diperkuat. 

"Karena ini merupakan bencana bagi pendidikan kelompok marginal, karena pemerintah hanya fokus pada pendidikan formal. kelompok-kelompok rentan dan marginal banyak mengakses pendidikan melalui skema nonformal. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian pada jenis pendidikan nonformal," ujar Ubaid, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (30/12).

Kemudian Kedua, adalah penguatan komite sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Tidak hanya pada monitoring, tapi melibatkan mereka sejak proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. “Ini untuk menyeimbangkan peran kepala sekolah dan Dinas Pendidikan yang terlalu dominan,” tutur Ubaid.

Ketiga, Rendahnya skor PISA dan maraknya hoaks disebut sebagai dampak dari budaya literasi di sekolah yang rendah. Karena itu, JPPI meminta agar pemerintah harus melakukan penguatan literasi di sekolah.“Budaya literasi ini akan membuka cakrawala berpikir dan nalar kritis untuk memilih dan memilah mana berita yang layak dikonsumsi dan tidak,” ujar Ubaid.

Keempat, JPPI menilai kekisruhan sistem zonasi akan terus berlanjut karena Kemendikbud lebih memilih menggunakan jalan pintas dengan memaksakan dengan membuat kebijakan pemerataan di level hilir dengan sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

"Dalam hal ini JPPI menyarankan sistem zonasi dalam PPDB sebaiknya tidak diberlakukan secara nasional, tapi dilakukan dengan model sistem percontohan," ungkap Ubaid.

Kelima, terkait adanya radikalisme yang terjadi di sekolah. JPPI menilai belum ada upaya pemerintah untuk menghadang radikalisme dan mengarusutamakan moderatisme di sekolah.

"Pelan tapi pasti, virus intoleransi dan radikalisme mewabah di institusi pendidikan dan banyak sekolah yang terpapar. Pada tahun ini juga publik dikejutkan dengan kasus 'homeschooling' dan PAUD yang terpapar radikalisme," tutur Ubaid.

Terakhir, yakni program andalan pemerintah Program Indonesia Pintar (PIP) tapi banyak yang tidak tepat sasaran bahkan banyak yang tidak tahu. Berdasarkan pantauan JPPI, selama 2019 ini ada 303 pengaduan masyarakat terkait program PIP.