India Persekusi Warga Muslimnya Hanya Karena Konsumsi Sapi, Tapi Jadi Eksportir Sapi Terbesar di Dunia
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - India adalah salah satu pengekspor sapi terbesar ke Dunia, termasuk ke McDonald, sementara membantai Saudara dan Saudari Muslim karena mereka mengkonsumsi daging sapi… sebuah kemunafikan!
Itulah pernyataan keras yang dilontarkan Syamsi Ali selaku Presiden Nusantara Foundation Amerika Serikat saat menggelar protest atas ketidakadilan Pemerintah India terhadap warga muslim di negara tersebut di New York, Senin (21/2/2022).
Syamsi mengaku prihatin aksi barbar sekelompok Hindu di negara bagian Assam, India menyerang Shaukat Ali yang menjual daging sapi.
Serangan terhadap Shaukat Ali terjadi di sebuah pasar di distrik Biswanath.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ali terlihat berlutut dan diserang oleh sekelompok pria dan ditanyai tentang identitasnya.
Menurut laporan Hindustan Times, Inspektur polisi distrik Biswanath, Rakesh Roshan, mengatakan polisi telah mendaftarkan laporan setelah menerima keluhan dari Ali bahwa dia diserang, dipanggil dengan sebutan "Bangladesh" dan dipaksa memakan daging babi.
Padahal, kata Syamsi, India justru menikmati keuntungan ekspor daging sapi ke berbagai belahan dunia. Berikut data negara-negara eksportir daging sapi, India berada di peringkat ke-empat dunia.
Menurut Departemen Agrikultur AS, tingginya ekspor daging India adalah, dari ekspor daging kerbau air. Perdagangan kerbau meningkat dan menjadi penghasil dolar terbesar India, bahkan melebih ekspor beras basmati.
Daging kerbau-yang lebih kenyal dan murah dari sapi-disukai oleh konsumen di Asia dan Timur Tengah, karena permintaan akan protein hewani meningkat.
Dilansir dari CNN, Jumat (6/8/2015), nilai ekspor daging India tahun lalu US$ 4,8 miliar. Harga kerbau di India disebut lebih murah, karena besarnya populasi.
Tahun lalu, ekspor daging di India menembus rekor, meskipun dari 2010-2013 pertumbuhan ekspor hanya mencapai 30%. Negara tujuan ekspor daging kerbau terbesar India adalah ke Vietnam, Malaysia, Mesir, dan Arab Saudi.
Konsumsi daging di India sedikit, karena itu India bisa mengekspor dalam jumlah besar.
Berikut eksportir daging terbesar di dunia pada 2014:
- India sebesar 2.082 metrik ton
- Brasil sebesar 1.909 metrik ton
- Australia sebesar 1.851 metrik ton
- AS sebesar 1.167 metrik ton
Sementara komoditas ekspor terbesar India adalah:
- Daging kerbau sebesar US$ 4,8 miliar
- Beras basmati sebesar US$ 4,5 miliar
- Beras lainnya sebesar US$ 3,3 miliar
- Gandum sebesar US$ 800 juta
Selain kasus daging, Syamsi Ali juga menyampaikan keprihatinannya atas demokrasi dan kebebasan beragama termasuk Hak Asasi Manusia didalamnya yang tengah digaungkan dunia, nanum di sisi lain, India justru mempertontonkan kemunduran dalam merayakan perbedaan, apalagi menghormati keragaman.
Syamsi kemudian bandingkan kebebasan Umat Hindu yang berada di Indonesia, Malaysia atau negara Mulsim lainnya, mereka hidup bebas menjalankan keyakinan mereka tanpa ada larangan. Lantas, Hak Asasi Manusia seperti yang ditawarkan India kepada dunia?
Syamsi bisa buktikan potret yang memilukan bahwa foto gadis-gadis muslim melepas jilbab mereka di luar sekolah telah menciptakan sebuah kebijakan "penghinaan.” Salah satu foto, ketika siswi muslim dipaksa lepaskan jilbabnya untuk bisa mengikitu belajar di sekolah.
"Larangan hijab di salah-satu perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India selatan, berbuntut panjang hingga memicu pertikaian besar. Kekhawatiran demi kekhawatiran meningkat cepat di kalangan muslim minoritas," ucap Syamsi yang juga Imam Masjid Kota New York.
Mengacu ke Laporan 2019 oleh organisasi nonpemerintah Common Cause menemukan, bahwa setengah dari polisi yang disurvei menunjukkan bias anti-Muslim. Sehingga, membuat mereka cenderung tidak melakukan intervensi untuk menghentikan kejahatan terhadap Muslim.
Dalam artikel berjudul "Muslim India: Populasi yang Semakin Marjinal" yang diterbitkan di laman Council on Foreign Relations (CFR), dilansir pada Jumat (21/8/2021), para analis telah mencatat impunitas (kebebasan dari hukuman) yang meluas bagi mereka yang menyerang Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan dan badan pemerintah kadang-kadang membatalkan hukuman atau mencabut kasus yang menuduh umat Hindu terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim.
Pemerintah yang dipimpin Partai Kongres sebelumnya telah melakukan penelitian penting, yang dikenal sebagai Laporan Komite Sachar, tentang masyarakat Muslim India pada 2006. Penelitian itu mengidentifikasi banyaknya ketidakadilan, tetapi laporan itu gagal untuk menerapkan sebagian besar rekomendasi.
Sentimen anti-Muslim pun tercatat meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Pemerintahan Modi bahkan mengambil tindakan kontroversial terhadap Muslim.
Pada Desember 2019, parlemen India mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang juga ditandatangani Modi. Undang-undang itu memberikan status kewarganegaraan bagi pengungsi atau imigran ilegal non-Muslim dari negara-negara tetangga.
Kebijakan itu membuat pemeluk dari enam kelompok agama yang datang ke India dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan sebelum 31 Desember 2014 mendapatkan status kewarganegaraan India. Agama tersebut yakni Hindu, Sikh, Kristen, Jain, Parsis dan Buddha.
Namun demikian, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut diskriminatif karena mengecualikan Muslim dan menerapkan kriteria agama untuk pertama kalinya dalam masalah kewarganegaraan.
Pemerintah Modi berpendapat, bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi minoritas agama yang rentan yang menghadapi penganiayaan di tiga negara mayoritas Muslim tersebut.
Pada saat yang sama, BJP berjanji dalam manifesto pemilu 2019 untuk melengkapi Daftar Warga Nasional (NRC). NRC dibuat pada 1950-an untuk kasus unik negara bagian Assam untuk menentukan apakah penduduknya adalah warga negara India atau pendatang dari tempat yang sekarang merupakan negara tetangga Bangladesh. Pada 2019, pemerintah Assam memperbarui daftar, yang mengecualikan hampir dua juta orang.
Jika diterapkan secara nasional, semua orang India akan diminta untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Para kritikus mengatakan proses ini dapat menyebabkan banyak Muslim tanpa kewarganegaraan.
Sebab, banyak dari mereka kekurangan dokumen yang diperlukan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan yang dilacak dengan cepat di bawah Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan.
Pemerintah juga telah mendeportasi pengungsi Muslim Rohingya yang menghadapi penganiayaan di Myanmar.
Sementara itu, Modi telah mengurangi kedudukan politik dari satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India, yakni Jammu dan Kashmir. Pada Agustus 2019, pemerintah India membagi negara bagian, yang terletak di wilayah perbatasan pegunungan yang disengketakan dengan Pakistan, itu menjadi dua wilayah dan mencabut otonomi khusus konstitusionalnya.
Pemerintah juga menghentikan layanan internet dan seluler di wilayah tersebut selama berbulan-bulan. Ribuan orang telah ditahan atau ditempatkan di bawah tahanan rumah, termasuk tokoh politik arus utama dan aktivis pro-separatis.
