Implementasi Batam Logistic Ecosystem

Implementasi Batam Logistic Ecosystem
Ilustrasi Aktivitas Logistik di Batam/ net

MONITORDAY.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD bersama sejumlah menteri lain meluncurkan Batam Logistic System, sebuah platform logistik yang terintegrasi.

Masalah logistik nasional merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional serta domestik.

Bila dibandingkan dengan negara lain, terutama di kawasan Asean, Indonesia juga masih dianggap memiliki biaya logistik yang lebih tinggi. Performa dari logistik Indonesia, terutama mengenai waktu penyelesaian proses logistik dalam Ease of Doing Business, juga cenderung stagnan.

Oleh karena itu, reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan. Reformasi tersebut dilakukan guna meningkatkan kinerja sistem logistik, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satunya melalui penerapan National Logistic Ecosystem.



"Kita ingin efisien. Kita ingin Indonesia bisa bersaing," kata Menko Luhut di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Luhut menyatakan selama ini logistik Indonesia relatif tidak efisien dibandingkan dengan negara tetangga, karena itu dirancang platform Batam Logistics Ecosystem (BLE) sebagai bagian dari National Logistics Ecosystem (NLE).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan program itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing Batam.

Pertumbuhan ekonomi Batam dalam lima tahun terakhir di bawah nasional. Padahal kota kepulauan itu memiliki potensi yang tinggi, katanya.

"BLE untuk meningkatkan kepastian usaha dan daya tarik di Batam," kata Menkeu Sri Mulyani.

Selain di Batam, pemerintah juga akan menerapkan NLE di seluruh Indonesia, diberlakukan di semua pelabuhan.

"Kami harap ini bagian dari pemulihan ekonomi. Kita lihat akibat pandemi kegiatan ekonomi menurun, saat situasi ini kita perlu membenahi diri," kata dia.

Ia menyampaikan pemerintah memilih Batam untuk menerapkan sistem logistik, karena kota itu beranda negara yang berhadapan dengan negara tetangga.

"Batam termasuk beranda, head to head dengan negara tetangga," kata dia.

Kementerian Perdagangan mendukung penataan sistem logistik Batam melalui Batam Logistic Ecosystem (BLE), yang mampu menciptakan efisiensi kegiatan perdagangan lewat integrasi perizinan dan layanan logistik.

“Kemendag mendukung implementasi Batam Logistic Ecosystem untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan Batam. BLE dapat memangkas biaya dan waktu logistik Batam melalui layanan yang terintegrasi,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran Batam Logistic Ecosystem di Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD., Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

BLE berfokus pada integrasi sistem untuk mempertemukan layanan-layanan logistik Batam seperti izin usaha dan izin konsumsi, layanan ship-to-ship (STS) dan floating storage unit (FSU), serta penerapan autogate system.

Selain itu, BLE juga meliputi layanan logistik seperti pemesanan trucking, kapal, gudang, serta pembayaran.

BLE adalah bagian dari upaya pengaturan tata kelola logistik nasional di bawah payung National Logistic Ecosystem sekaligus upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19.

Menko Luhut menyampaikan, efisiensi logistik dibutuhkan agar Indonesia dapat terus bersaing dengan negara lain. Hal ini juga akan bermanfaat dalam menjamin kepastian berusaha di Indonesia dan menambah penerimaan negara.

Dalam kunjungan di Batam itu, Mendag Lutfi juga mendampingi Menko Luhut meninjau lokasi pengelolaan limbah Slop and Sludge Treatment Center (BSSTEC) di Barelang, dan lokasi rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ingin agar delapan  pelabuhan besar di Indonesia masuk ke Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) menyusul diluncurkannya proyek percontohan platform Ekosistem Logistik Batam (Batam Logistic Ecosystem/BLE).

"Kami sepakat bahwa setelah ini jalan, langsung kita upayakan tahun ini delapan pelabuhan di Indonesia juga kita masukkan sistem ini," kata Menko Luhut pada peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE), yang juga ditayangkan secara daring, Kamis.

Ke delapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan (Sumatera Utara).



"Ada delapan pokoknya. Itu kita mau tahun ini jadi. Pokoknya kita bisa. Siapa yang menghalangi kita buldozerin," tegas Menko Luhut.

Menko Luhut menuturkan ekosistem logistik yang terintegrasi merupakan upaya pemerintah untuk bisa lebih efisien sehingga mampu bersaing secara global. Ia menyebut biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara biaya logistik Malaysia hanya sekitar 13 persen terhadap PDB mereka.

Menurut dia, dengan selisih yang sekitar 10 persen itu, investor tentu akan berpikir dua kali untuk masuk dan menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menekan biaya logistik terus dilakukan pemerintah.



"Masak itu bedanya hampir 10 persen. Itu kan cost. Anda bayangin, kalau perdagangan itu banyak, beda 10 persen selisihnya, ngapain datang ke Indonesia untuk investasi? As simple as that (sesederhana itu) saja," kata Menko Luhut.

BLE merupakan bagian dari sistem ekosistem logistik nasional (NLE) yang berfungsi merapikan dan menyederhanakan proses bisnis melalui layanan pemeriksaan terpadu dengan single submission, layanan pelabuhan dan perizinan.

Melalui NLE, pemerintah menargetkan bisa menekan biaya logistik menjadi 17 persen dari PDB pada 2024 mendatang.