Haedar Nashir: Rumusan Visi Pendidikan Indonesia 2035 Kontrakdiktif dan Inkonsisten

MONITORDAY.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mempertanyakan tim perumus yang menyusun Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035 sehingga menghilangkan diksi 'agama'. Menurutnya, hal itu menjadi problem serius yang perlu dijadikan masukan penting bagi pemerintah.

"Ini alpa, sengaja, atau memang ada pikiran lain sehingga agama menjadi hilang? Agar kita berpikir bukan dari aspek primordial, tapi berpikir secara konstitusional, karena itu sudah tertera langsung tanpa perlu interpretasi di dalam Pasal 31," katanya.

Menurut Haedar, ide dalam sumber nilai konstruksi kehidupan kebangsaan berasal dari tiga unsur, yaitu Pancasila, Agama, dan budaya. Oleh karena itu, kata dia, tidak boleh ada satu unrus pun yang dihilangkan karena akan menimbulkan kecurigaan publik.

Haedar lantas menuturkan, jika kelalaian dalam penyusunan draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 berpotensi memicu kecurigaan adanya keterkaitan antara keputusan kontroversial Kemendikbud terkait SKB 3 Menteri yang dirasa begitu sensitif terhadap urusan pakaian keagamaan.

Haedar, lantas menuturkan jika keputusan dalam SKB 3 Menteri memiliki problem yang sama dengan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yaitu kontradiktif dan inkonsisten.

Padahal menurutnya, Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai. Pada perkembangannya, negara mewujudkan pasal tersebut melalui sistem Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kita juga setuju sekolah tidak boleh diskriminasi dan memaksakan sesuatu. Tetapi mestinya kan bisa pendekatan yang tidak otomatis dengan pendekatan SKB. Karena kalau SKB itu diberlakukan bisa merambat pada yang lain," ujarnya.

Sebagai bagian dari elemen bangsa, Muhammadiyah menurut Haedar merasa perlu memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap Pemerintah. Karena itu ia tak segan-segan juga memuji keterbukaan pemerintah untuk menerima kritik.