Ganjar Setuju Tindak Pelanggar PPKM Darurat dengan Penyemprotan Asal

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyetujui penindakan terhadap pelanggaran PPKM Darurat dengan penyemprotan. Meski demikian, para pelanggar telah diberi peringatan maupun sosialisasi tentang PPKM Darurat.

Politikus PDIP itu pun mengakui masih banyak pedagang maupun pembeli yang ngeyel makan di tempat. Padahal, Ganjar sebelumnya menceritakan pengalamannya menegur para pelanggar PPKM Darurat tersebut.

"Tadi pagi saya ingatkan mereka, bapak-ibu dibungkus saja nggih. Mari kita semangat, tetap jualan diizinkan, tapi untuk bisnis makan ini resto, warung, hanya boleh dengan take away. Kita sayang semua, kita mendorong ayo semangat, situasi memang sulit tapi jangan nongkrong di situ, ayo pada bubar. Terus bubar tapi ya rodo adoh (saya agak jauh) terus (mereka) balik meneh (lagi), ya saya balikin lagi," ujar Ganjar di kantornya, Semarang, Rabu (7/7/2021).

"Karena kita sudah tahu karakternya, saya balik lagi. Kalau sampeyan ngeyel begini terus kamu disemprot Satpol PP kan kamu marah, nanti jadi cerita viral nggak bagus," imbuhnya.

Ganjar menegaskan penindakan pelanggar PPKM Darurat dengan penyemprotan bisa dilakukan asalkan telah diberi peringatan. Apalagi jika para pelanggar PPKM Darurat itu ngeyel.

"Antara lain (tindakan menyemprot), jadi kalau sudah diingatkan (kemudian bandel) saya dukung itu, tapi kalau belum diingatkan yo ono sing mlaku (ada orang jalan) kesemprot, jangan sampailah. Kita masih bisa dengan cara-cara lain. Masyarakat Jateng saya hakulyakin bisa memahami ini," sebutnya.

Orang nomor satu di Jateng itu juga bakal berkomunikasi dengan Apindo terkait pemberlakuan sistem WFH maupun WFO. Kare, dia mengaku mendapat laporan tentang karyawan yang diminta datang ke kantor dengan membawa dua pakaian untuk mengelabui petugas jika ada razia.

"Jadi kalau ada pemeriksaan karyawannya disuruh ganti baju dan jadi customer. Ini cerita sepenggal saja sih. Artinya kita musti taat lagi, intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital, maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu," jelas Ganjar.

"Nanti komunikasikan dengan Apindo agar itu dilakukan pelaksanaan yang baik, kita butuh bantuan mereka. Kenapa kita ngomong lebih dulu, agar nanti peringatan-peringatannya bisa ditindaklanjuti," tambahnya.

Lalu, Ganjar juga akan menugaskan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Jateng untuk meninjau ketertiban pelaksanaan PPKM Darurat di tiap perusahaan.

"Nah kita sudah siapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu apakah pelaksanaan WFH bisa dilaksanakan sesuai presentase yang ada. Intinya hanya itu tadi yang ingin disampaikan sehingga mobilitas kita, Jateng, bisa turun sampai 30 persen," tukasnya.