Ganjar Minta Para Pejabat di Jateng Supaya Hedon Terhadap Produk UMKM

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meminta para pejabat di wilayahnya supaya berlaku hedonis atau hedon terhadap produk buatan usaha mikro kecil menengan (UMKM).

Misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Mei 2021 lalu, Ganjar mendorong para pejabat daerah untuk memborong parsel UMKM.

"Pemda, PNS, BUMD, pejabat daerah, semua kami ajak beli parsel UMKM," kata Ganjar dalam webinar bertajuk 'Kampanye Literasi Keuangan #IbuBerbagiBijak 2021' pada Kamis, (26/8/2021).

Atas banyaknya pejabat daerah yang memesan, Ganjar mengaku, pelaku UMKM yang membuat parsel sampai tak sanggup mengerjakannya.

"Yang bikin parsel teriak-teriak, 'sudah Pak, kewalahan banyak pesanan'." ucapnya.

Politikus PDIP itu menjelaskan, upaya mengajak para pejabat daerah memesan produk UMKM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna melindungi pengusaha kecil.

"Pokoknya beli saja parsel. Ayo jajan. Kalau enggak dikonsumsi atau dipakai sendiri, berikan kepada yang membutuhkan," sebut Ganjar.

Kepada para pejabat daerah itu, Ganjar Pranowo menyamakan mereka harus lebih bersyukur, mengingat mereka digaji oleh negara, bahkan tidak terkena PHK, dan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR.

"Sekarang sedang ada panen cabai, ayo kita ramai-ramai bantu beli cabai petani," ucap Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng itu menyebutkan, pihaknya juga membuka pintu untuk pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung yang melibatkan UMKM.

Namun, tak semua pengusaha menyambut baik pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Maka dari itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat tertentu, seperti ketentuan administratif dan lulus uji kualitas.

"Awalnya mereka bilang susah, ribet. Padahal ini potensi pendapatan lho, bisa penunjukan langsung," jelas Ganjar.

"Mau enggak misalkan ada dinas pesan makanan Rp 20 juta? Saya minta PNS pesan makanan untuk rapat-rapat ke UMKM, tapi tetap harus dikurasi dulu," imbuhnya.

Sedangkan, lanjut dia, ada yang berusaha memenuhi kriteria dengan mengikuti pelatihan dari pemerintah, namun ada pula yang tidak.

Saat ini, Ganjar mengatakan, terdapat 600 pelaku UMKM yang bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nantinya, para pelaku UMKM ini bergerak di bidang penyediaan alat tulis kantor, furnitur, makanan dan minuman, hingga otomotif.

Selain membuka kesempatan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah, Ganjar menyampaikan, pihaknya juga akan memberikan pelatihan agar pelaku UMKM beradaptasi dengan dunia digital.

"Ada anak muda, ada anak tua yang belajar bagaimana menggunakan marketplace, promosi digital, tampilan foto produk, pengemasan, sampai metode pengiriman. Mindset mereka berubah. Ini menggembirakan," urai Ganjar.