Ganjar Instruksikan Lockdown 7.000 RT Zona Merah di Jateng

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menginstruksikan bupati/wali kota se-Jateng melakukan lockdown rukun tetangga (RT) yang berkategori zona merah atau risiko tinggi Covid-19. Hingga saat ini, terkonfirmasi ada 7.000 RT di Jateng yang berstatus zona merah.

Bahkan jumlah RT zona merah ini terus bertambah. Maka dari itu, Ganjar menegaskan, agar segera dilakukan lockdown untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin nggak, maka sekarang harus,” kata Ganjar setelah rapat penanganan Covid-19 dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) yang digelar secara daring, Senin (28/6/2021).

Atas penerapan lockdown di tingkat RT itu, diharapkan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. Kemudian, lockdown akan diawasi ketat dari TNI/Polri melalui babinsa/bhabinkamtibmas.

Polikus PDIP menekankan, seluruh bupati/walu kota se-Jateng harus bersama-sama satu suara dalam penanganan Covid-19. Termasuk bisa cepat melakukan lockdown tingkat RT.

Pasalnya, daerah zona merah di Jateng kini bertambah. Saat ini, tercatat ada 25 kabupaten/kota di Jateng yang masuk zona merah.

“Saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan,” terangnya.

Disisi lain, ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada bupati/wali kota. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga mendorong adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.

“Kalau kemarin ada yang beda-beda, maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effortnya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut,” tandas Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng itu juga meminta untuk menunda semua kegiatan yang menimbulkan keramaian. Selain itu, bupati/wali kota harus tegas melarang kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang. Selanjutnya, harus berani membubarkan apabila ada yang nekat.

Seluruh upaya itu, kata gubernur, semestinya juga dilakukan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi. Karena, jika hanya dilakukan wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja, tidak akan bisa optimal.

“Semua wilayah di Indonesia harus kompak. Kita bersama-sama stop mobilitasnya,” pungkas Ganjar.