Erick Thohir Rombak Dewan Komisaris PT Jamkrindo

MONITORDAY.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku pemegang saham PT Jamkrindo menunjuk Dra. Hernita Alius M.M, M.Si sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo menggantikan Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.

Meskipun diberhentikan, pemegang saham mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. atas segala sumbangsih tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. 

Mengenal Hernita Alius, ia memiliki banyak pengalaman di bidang keuangan dan pajak. Lulusan Master of Science Universitas Indonesia dan Master of Management Universitas Bhayangkara itu sempat menjabat di PT Indobagus Investama sebagai Direktur dan Head Officer di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. 

Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo, Abdul Bari mengatakan jajaran manajemen PT Jamkrindo menyambut baik atas masuknya Hernita Alius dalam jajaran Dewan Komisaris.

"Hal ini diyakini akan menambah kekuatan baru PT Jamkrindo dalam melakukan langkah-langkah strategis pengembangan bisnis serta tata kelola perusahaan," kata Abdul Bari dalam keterangan pers yang diterima redaksi di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Berikut susunan Dewan Komisaris PT Jamkrindo yang baru sebagai berikut: 

Jajaran Komisaris

Komisaris Utama: Sri Mulyanto

Anggota Dewan Komisaris: 

- Noor Ida Khomsiyati

- Ari Wahyuni

- M. Muchlas Rowi

- Hernita Alius

Jajaran Direksi

Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan

Direktur Operasional dan Jaringan, Plt Direktur Bisnis Penjaminan: Kadar Wisnuwarman

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko: I Rusdonobanu

Direktur MSDM Umum dan Kepatuhan: Sulis Usdoko

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan kredit yang merupakan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) dengan induk holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Selain itu, PT Jamkrindo juga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk terlibat dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya utuk menjamin kredit modal kerja.