Dukung Mendikbud Ganti Sistem UN, KPAI: Selama Ini UN Menimbulkan Ketidakadilan

MONITORDAY.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengaku sangat mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang mengubah sistem ujian nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Pasalnya, ia menilai UN selama ini menimbulkan ketidakadilan sebab hanya menguntungkan kalangan kaya. Sedangkan untuk kalangan miskin, banyak yang merasa rugi dengan sistem UN yang selama ini diterapkan.

"Kelompok kaya bisa dengan mudah memfasilitasi siswa dengan bimbingan belajar (bimbel) atau dengan makanan bergizi. Sementara siswa dari kalangan miskin harus bersusah payah mendapatkan bimbingan belajar hingga makanan bergizi seperti yang dimiliki kalangan kaya," kata Retno dalam sebuah program acara di layar kaca beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Retno mengatakan bahwa faktor ketidakadilan tersebut sangat berpengaruh pada hasil ujian nasional siswa.

"Mereka kan (siswa miskin) harus bantu orang tua, tidak bisa bayar bimbel," ujar Retno.

"Itu kan ketidakadilan," tegasnya.

Retno kemudian menyinggung soal keahlian siswa pada bidang pelajaran tertentu. Menurutnya, hasil UN tak bisa dijadikan patokan kepandaian yang dimiliki siswa.

"Satu lagi misalnya SD kan 3 mata pelajaran, matematika, bahasa dan IPA, kalau anak kita jago IPS tapi tidak bisa IPA, apa kita mau bilang anak ini bodoh?," tutup Retno.