DPRD DKI Sesalkan Direksi PT Delta Djakarta yang Tak Pernah Hadir Rapat

MONITORDAY.COM - Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Syahrial menyesalkan direksi PT Delta Djakarta yang tak pernah hadir dalam rapat bersama legislatif. 

Maka dari itu, ia meminta Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI untuk memperingati perusahaan bir tersebut. 

"Tolong, pak, ditegur walaupun dia rajin bayar dividen," kata Syahrial dalam rapat Komisi C Bidang Keuangan DPRD di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Selasa (2/11/2021). 

Diketahui, PT Delta merupakan salah satu BUMD DKI. Terkait hal ini, Pemprov DKI memiliki 210,2 juta saham atau 26,25 persen di PT Delta. Adapun kepemilikan saham itu berlaku sejak 7 Februari 1984. 

Sementara itu dividen yang dikantongi Pemprov DKI selalu naik sepanjang 2008-2014. Dalam rinciannya, Rp 5,885 miliar (2008), Rp 39,938 miliar (2010), Rp 46,244 miliar (2012), Rp 48,346 miliar (2013), dan Rp 50,448 miliar (2014). 

Tapi, untung Pemprov DKI anjlok menjadi Rp 37,828 miliar pada 2016. Kini, Pemprov DKI memperoleh untung Rp 52,55 miliar pada 25 September 2021. 

Dikatakan Syahrial, dirinya pernah bertanya kepada direktur keuangan PT Delta soal absen mengikuti rapat dengan DPRD. Menurut pengakuan politikus PDIP itu, PT Delta tak pernah diundang Pemprov DKI. 

Kepala BP BUMD Riyadi berterima kasih dengan adanya masukan dari Syahrial. Dia menyebutkan, pihaknya bakal melayangkan surat teguran untuk PT Delta. 

"Besok kami siapkan surat teguran resmi," ucap Riyadi. 

Pada (2/11/2021) kemarin, Komisi C menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2022 dengan eksekutif. Salah satunya rapat bersama BUMD DKI. 

Dalam rapat DPRD tersebut, membahas rancangan anggaran bagi BUMD yang tak meminta penyertaan modal daerah (PMD) tahun depan. PT Delta salah satunya BUMD DKI yang tak hadir.