DPR RI: Pola Komunikasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Masih Fatal
M. Sofyan Hadi
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus membeberkan pola komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah masih fatal yang berakibat tidak berjalannya program dengan mulus.
Menurutnya, sering terjadi Pemerintah Pusat melakukan teguran kepada Pemerintah Daerah baik yang terkait anggaran begitu juga penanganan Pandemi Covid-19.
"Seharusnya komunikasi dua arah antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus berjalan efektif dan efesien dalam memutus mata rantai Covid-19, terlebih lagi dalam masa perpanjangan PPKM ini," ujar Gaus, Selasa (27/7).
Gaus menambahkan aspek kesehatan tetap menjadi yang utama dengan penegakan prokes dan aturan dengan disiplin, namun disisi lain bagaimana anggaran menyangkut berbagai stimulus bantuan bagi masyarakat dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat.
"Begitu juga dengan insentif tenaga nakes, penyediaan obat, oksigen medis dan permasalahan lain yang perlu segera dibenahi," ucapnya.
Dengan Pola komunikasi yang baik, diharapkan dapat kibarkan harmonisasi. Sebaliknya kalau komunikasi tidak cair tentu harmonisasi dalam menjalankan berbagai program jadi terkendala.
“Harmonisasi itu dibangkitkan dengan baik. Itu akan memunculkan sinkronisasi yang memudahkan koordinasi antara pemda dengan pemetintah pusat," pungkasnya.
