DPR Dukung Kebijakan Presiden Tidak Ada Pembatasan Vaksin

MONITORDAY.COM - Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita mendukung semua kebijakan pemerintah terkait setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada dan membatasi penjualan vaksin ke negara lain.

"Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Penegasan sikap presiden dalam forum dunia tersebut amat penting," ujar Felly, Sabtu (12/4/2021).

Ia menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen dan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Felly menambahkan, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri," kata dia.

Ia melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19. Kemenlu dan Kemenkes katanya telah melakukan upaya diplomasi dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin.

"Dalam pemenuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," ujar dia.

Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat, 9 April. Seperti, negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong-royong. Pengadaan untuk vaksin gotong-royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik (Rusia), Cansino, dan Sinopharm.