DPR Dukung Kebijakan Mendikbud Penghentian UN

MONITORDAY.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyatakan pelaksaaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Menurut Nadiem, nantinya UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sehingga, pelajar mampu bernalar menggunakan bahasa dan matematika hingga penguatan karakter.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mendukung kebijakan mendukung kebijakan Mendikbud tersebut. Namun, ia tetap menekankan bahwa harus ada skema Grand Desain atau Blueprint yang lebih sempurna disusun oleh Kemendikbud.

"Saya sampaikan Pantun. Ada Jarum, Ada Peniti. Jangan ditusuk, pastilah luka. Ujian Nasional Sudah Diganti, Mas Nadiem Harus Jamin Lebih Sempurna. Pantun ini mungkin mewakili keresahan saya dan mungkin publik yang lain," kata Syaiful di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Sementara itu, Mendikbud mengaku bahwa pihaknya siap untuk memberikan sejumlah klarifikasi terkait kebijakan penghentian UN dan empat konsep "Merdeka Belajar" yang disampaikan.

"Saya hadir disini untuk menjelaskan konsep Merdeka Belajar. Mungkin kalau bapak ibu tahu, bahwa di akhir presentasi penyampaian konsep Merdeka Belajar kemarin di depan dinas pendidikan daerah, saya menyatakan ucapan terimakasih kepada dua pihak. Pertama yaitu kepada Pak Presiden dan kedua kepada Komisi X. Karena konsep ini juga ada karena mau kan dari bapak ibu di Komisi X, saat kita rapat kerja pertama kali kemarin," jelas Nadiem.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem telah mengumumkan pergantian UN jadi metode Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter tahun 2021 yang terdiri dari 2 fokus utama, yaitu kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.