Deklarasi Satgas Indonesia Pintar untuk Dorong Percepatan Distribusi KIP

MONDAYREVIEW.COM, Bogor - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemendikbud) Hamid Muhammad bersama dengan Walikota Bogor Bima Arya menghadiri Deklarasi Satuan tugas Indonesia Pintar (SIP) yang digagas melalui Gerakan Indonesia Pintar, di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Sabtu (20/8).

Satgas ini bertujuan untuk mengawasi pendistribusian dan penyerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada seluruh anak Indonesia yang kurang mampu berusia 6-21 tahun. Selain itu, SIP ini pun menggiatkan  gerakan Sekolah Ramah Anak, dan penguatan pendidikan karakter. 

Dirjen Hamid menjelaskan, Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menentukan jumlah anak yang berhak menerima KIP. 

Menurutnya, dari jumlah Basis Data Pertahun Tahun 2015 dan divalidasi Kemensos, ada sekitar 20,4 Juta anak. Kemudian, Kemendikbud memilah kembali dan mendapatkan sejumlah 17,9 juta anak yang berhak menerima KIP. 

Dari jumlah tersebut, Dirjen Hamid menuturkan sejumlah 97% KIP sudah didistribusikan. Setelah divalidasi, ada sejumlah 10 persen KIP yang diantar hanya sampai di kantor kelurahan.

“Alasannya karena tidak ada dana operasional untuk mendistribusikan, dan adanya masalah pada data penerima KIP,” jelasnya. 

Hamid juga menuturkan, permasalahan data penerima KIP juga beragam. Ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, penerima yang mendapat dua kartu, hingga penerima KIP yang sudah pindah atau meninggal dunia. 

Sehingga, kehadiran satgas ini yaitu dapat mengadvokasi permasalahan yang ada, dan memfasilitasi anak-anak yang dianggap berhak menerima KIP tapi belum mendapatkan KIP. 

Walikota Bima Arya menyatakan kesediannya untuk memastikan penyerapan KIP hingga 100 persen. "Saya siap untuk terus berkoordinasi beserta jajaran terkait dinas pendidikan, camat, dan lurah untuk memastikan bahwa program ini sukses menyerap 100%,"  ujarnya.

Pada kesempatan pagi itu, selain mendengarkan aspirasi dan sosialisasi mengenai KIP, terdapat simbolisasi penyerahan surat edaran mengenai pendataan KIP pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke beberapa kepala sekolah di Kota Bogor, dan KIP anak-anak penerima manfaat KIP. 

Yanti Yulianti, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, memastikan anak-anak yang belum bersekolah bisa kembali ke sekolah dengan syarat-syarat yang bisa dilengkapi di pos pengaduan. 

“Saya berharap agar deklarasi GIP ini bisa membantu mendampingi anak-anak yang selama ini belum bersekolah tetapi siap bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan,” tutupnya.

FAHREZA RIZKY