Dana Kelurahan Dikritik, Hasto : Komitmen Presiden Jokowi Membangun Indonesia Dari Pinggiran (Desa)

MONITORDAY.COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto berkomentar terkait polemik  kebijakan dana kelurahan.

Dia mengatakan rencana kebijakan dana kelurahan merupakan aspirasi langsung dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan bentuk komitmen Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran.

"Implementasinya desa, dusun dan kelurahan menjadi pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Hasto, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Dana kelurahan ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang dana desa yang bisa menggerakkan perekonomian dan pembangunan yang melibatkan langsung rakyat, yang selama ini sudah digulirkan pemerintah.

Hasto menambahkan sejak diusulkan Apeksi bulan Juli 2018, Pemerintah bergerak cepat menyiapkan formulasi agar aspirasi tersebut bisa segera terealisasi.

"Inilah yang ditunjukan oleh Presiden Jokowi, sebagai pemimpin aspiratif, dia tangkap (aspirasi), bertindak, tuntaskan. Maka dalam 3 bulan ini, formulasi dipersiapkan dengan mengacu kepada aturan dan perundang-undangan," sebut Sekjen PDI Perjuangan.

Tetapi, kebijakan dana kelurahan ini dipertanyakan oleh oposisi yang dinilai memiliki tendesi politik dikarenakan pengeluarannya berdekatan dengan pemilu 2019.

"Kalau ada yang nyinyir dengan rencana kebijakan itu, menuding ada udang di balik batu, hingga mengkritik sebagai kebijakan politis jelang Pilpres, itu sama saja dengan politik asal serang dan asal kritik," tegasnya.

Menurut Hasto, mereka yang menjadikan rencana kebijakan dana kelurahan sebagai serangan politik, justru menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinannya serta ketidakjelasan keberpihakan politiknya.

"Rakyat pasti bisa melihat dan menilai, calon pemimpin yang justru menghalang-halangi, mencurigai, menunjukkan sikap tidak senang, ketika Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan prorakyat, aspiratif, dan solutif dengan berbagai langkah yang kreatif dan inovatif," jelas Hasto.

Jadi, lanjut dia, dalam konteks rencana kebijakan atau program dana kelurahan, jelas sekali ini adalah soal politik keberpihakan.

"Pak Jokowi jelas telah menunjukkan keberpihakannya, ketika ada usulan atau aspirasi dari kelurahan yang disampaikan melalui Apeksi, Presiden meresponnya dengan solusi. Itulah pemimpin yang sebenarnya," pungkas Hasto.

Rencananya, dana kelurahan akan dicairkan pemerintah pusat pada 2019 dengan besaran dana mencapai Rp 3 triliun pada APBN 2019. Dana itu rencananya akan menyentuh 8.300 kelurahan secara nasional. Setiap kelurahan akan mendapatkan sekitar 300 hingga 400 juta pertahun tergantung pada perbedaan prosentase kemiskinan kampung kota hingga luas geografisnya.