Begini Program Pilihan Anies untuk Atasi Banjir di Ibu Kota

MONITORDAY.COM - Banjir masih menjadi persoalan klasik di Jakarta. Dalam mengatasi masalah itu, Pemprov DKI Jakarta memilih gunakan program 942-DV Projects ketimbang normalisasi 13 sungai.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan program 942-DV Projects adalah kegiatan super prioritas Dinas Sumber Daya Air melalui pembangunan 9 Polder, 4 Waduk, revitalisasi 2 Kali dan peningkatan Draignase Vertikal (DV). Adapun, 942-DV Projects nantinya untuk mengendalikan banjir pada musim hujan. 

"Pemprov DKI Jakarta melalui @dinas_sda tengah melakukan upaya dan gerak cepat dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana pengendalian dampak musim hujan, pengamanan pantai dan pengelolaan air hujan melalui 942 - DV Project," kata Anies melalui Instagram pribadinya @aniesbaswedan seperti dikutip redaksi, Senin (21/6/2021).

Dalam unggahan tersebut, aksi 942- DV itu dimulai dari pembangunan dan rehabilitasi sistem folder di 9 lokasi. Di antaranya Polder Kelapa Gading, Polder Pulomas, Polder Muara Angke, Polder Teluk Gong, Polder Mangga Dua, Polder Green Garden, Polder MArunda JGC, Pompa Tipala- Adhyaksa, dan Polder Kamal.

Selanjutnya, Pembangunan 4 Waduk di 4 lokasi, yaitu Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondok Rangon dan Waduk Wirajasa. Sedangkan angka 2 itu ditujukan untuk pembangunan Prasarana dan sarana di 2 lokasi kali, yaitu sodetan Muara Bahari-Kali Besar dan Kali Ciliwung Pasar Baru.

Selain gambaran pembangunan, Anies juga menjelaskan apa itu sistem Polder. Sistem Polder adalah penagnan banjir atau Rob dengan kelengkapan sarana fisik meliputi sistem drainase kawasan, kolam resistensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air, seabgai satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan.

Sebelumnya, pada 20 Februari 2021 hujan lokal yang ekstrem dan luapan sungai atau kali mengakibatkan beberapa titik di Ibu Kota terendam banjir. Wilayah yang terendam banjir yaitu Jalan Kemang, Jalan Sudirman, Jalan Widya Chandra, serta Jalan Tendean, karena luapan air dari Kali Krukut.

Dengan demikian, Presiden Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan. Sedangkan normalisasi sungai sebenarnya bukan program yang baru, melainkan program lama yang tersendat pada 2018 dan 2019 karena persoalan pembebasan lahan.

Pada era kepemimpinan Jokowi dan Basuki T Purnama (Ahok) menjadi Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, normalisasi 13 sungai mulai dieksekusi.

Dasar hukum normalisasi ke-13 sungai ini kembali diperkuat dengan diterbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Normalisasi dimulai dari Sungai Ciliwung yang sudah dikerjakan sejak 2013 oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta bertugas melakukan pembebasan lahan dan BBWSCC membangun infrastrukturnya

Dengan normalisasi Sungai Ciliwung berharap mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35-50 meter. Sehingga, kapasitas Sungai Ciliwung untuk menampung air dapat ditingkatkan dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik.

Target normalisasi sungai ini sepanjang 33 kilometer yang terbentang dari dari jembatan di Jalan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Hingga 2017, sudah dikerjakan sepanjang 16 kilometer.