Anis Ingin Setop PTM, Luhut Tidak Setuju
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menghendaki agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) disetop mengingat merebaknya kasus Covid-19 di Ibukota.
Namun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak usul Anies dan menegaskan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas karena penting bagi pendidikan siswa.
Senada dengan Luhut, beberapa orang tua juga tidak ingin PTM dihentikan. Salah seorang orang tua murid di Jakarta, Dewi Andhini berpendapat, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan sejak kasus Covid-19 merebak di Indonesia Maret 2020 lalu, telah menghambat perkembangan anak.
Selain itu, PJJ yang berlangsung lebih dari setahun itu menurutnya telah membuat learning loss.
"Saya mengamati bahwa perkembangan psikis anak terlambat. Learning loss tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya tidak dipaksakan untuk PTM, ini akan berapa generasi yang akan alami ini," kata Dewi kepada awak media, Selasa (8/2/2021).
Dewi menceritakan, saat Pemprov DKI membuka sekolah bertahap pada Agustus 2021, ia tidak langsung mengizinkan anaknya untuk ikut PTM.
Saat itu, ia mengaku masih ingin mengamati sistem dan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Setelah yakin, ia baru mengizinkan anaknya untuk ikut PTM pada Januari lalu. Ia pun melihat anaknya tidak lagi stres saat berangkat ke sekolah.
"Begitu dia berangkat saya lihat perubahan drastis dalam diri anak saya, yang tadinya anak saya karena satu tahun lebih di kamar belajar, paparan pake gadget, itu cuma tugas-tugas," katanya.
"Tapi begitu dia PTM, padahal baru tiga mingguan, itu udah terlihat anak saya lebih ceria, lebih aktif, cara berpikir berbeda. Saya pikir seperti ini lah anak seharusnya," tambah Dewi.
Alasan lain, ia ingin PTM dilanjutkan karena selama ini, menurutnya, tidak banyak informasi yang menyatakan bahwa sekolah menjadi klaster penularan Covid-19.
Kebanyakan kasus, kata dia, adalah klaster keluarga yang terbawa hingga sekolah. Selain itu, menurutnya, varian Omicron yang merebak juga tidak separah varian sebelumnya.
"Dengan segala resiko yang ada, dan pertimbangan omicron itu tidak se-dahsyat yang dulu. Saya lihat sendiri, anak saya menjadi anak yang sebenar-benarnya seusia dia, jadi saya secara pribadi maunya PTM," ungkapnnya.
Seperti diketahui,pemerintah pusat memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk daerah PPKM level 3 masih mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam SKB 4 Menteri itu, PTM dilakukan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas ruang kelas dengan maksimal durasi 4 jam dan satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40 persen capaian vaksinasi dosis 2.
