Anggota Komisi VI DPR Minta Presiden Jokowi Pecat Ahok
Ahok dinilai telah membuat Pertamina gaduh.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh.
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Permintaan Andre agar Ahok dicopot tak terlepas dari pernyataan perihal aib manajemen Pertamina. Sebab, menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik.
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan," papar Andre.
Andre menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Politikus Partai Gerindra itu lantas menyindir balik Ahok.
"Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang, bicara ini, pernah nggak Pak Ahok... Pak Ahok itu ke kilang itu baru 1 kali, ke Tuban waktu mendampingi Presiden. Coba, pernah nggak ke kilang Pertamina yang lain?" sebut Andre.
"Lalu yang kedua, pernah nggak Pak Ahok ke unit hulu, ya, ke unit hulu Pertamina sekali saja? Catat kapan waktunya. Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya. Yang mana?" imbuhnya.
Sekadar informasi, Komisi VI DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang, perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional. Mitra kerja Komisi VI, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
