DPR : Vaksinasi Sudah Terbentuk Komersil, Tidak Pedulikan Rakyat
M. Sofyan Hadi
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham geram terkait bukanya klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu yang direkomendasikan secara prabayar.
Hal tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma.
"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," ujar Aliyah, Senin (12/7).
Seharusnya vaksin tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong. Tidak hanya itu, Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan.
"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat. Vaksin Gotong Royong itu akan dibanderol seharga Rp879.140 untuk dua dosis vaksin berikut jasa layanan.
