Ada Potret Gelap Dibalik Busana Adat Besipae Yang Dikenakan Presiden Jokowi di HUT RI Ke-75

MONITORDAY.COM - Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebut di balik baju adat yang dikenakan Presiden Jokowi ada "potret gelap" masyarakat adat yang tidak hanya dialami masyarakat adat Besipae, tapi di beberapa daerah lainnya. 

Niat mulia Presiden Jokowi yang kerap mengenakan baju adat bertujuan mempertegas keragaman yang dimiliki Indonesia. Sejatinya, bawahannya mulai dari menteri hingga gubernur, khususnya di NTT ikut memastikan tidak adanya persepsi gaduh.  

"Masyarakat adat Besipae asal Nusa Tenggara Timur mendapat intimidasi, sehari setelah baju adatnya digunakan Presiden Jokowi dalam upacara peringatan HUT RI ke-75," ucapnya, rabu (19/8/2020).  

Rukka menyayangkan tindakan tidak terpuji oleh sejumlah oknum anggota Brimob, TNI dan Satpol PP yang menghancurkan rumah-rumah darurat yang dimiliki masyarakat adat Besipae, yang terletak di Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat adat Besipae kini terpaksa tinggal di alam terbuka.

Mereka melakukan hal itu lantaran masyarakat adat Besipae menolak meninggalkan lahan yang telah dihuninya sejak dulu kala.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa lalu (18/8/2020) mengisahkan duka dalam bagi warga yang baju adatnya jadi sorotan publik saat momen kemerdekaan. Oknum anggota Brimob diduga sempat melesatkan tembakan peringatan hingga membuat sejumlah anak-anak dan ibu-ibu adat Besipae histeris.

Padahal, satu hari sebelum peristiwa tersebut terjadi Presiden Joko Widodo sempat menggunakan pakaian adat Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT saat upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2020).

Ahmad Bumi selaku advokat masyarakat adat Besipae membenarkan adanya pengrusakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satpol PP Pemrov NTT bersama Brimob dan Babinsa  terhadap rumah-rumah darurat yang didirikan oleh masyarakat adat Besipae.

Rumah-rumah darurat berbahan rumbia itu didirikan setelah sebelumnya hunian permanen milik masyarakat adat dihancurkan.

"Rumah yang dirusak adalah milik warga, dibangun sendiri, biaya sendiri. Setelah dirusak dan dibongkar warga tidak memiliki rumah tinggal dan hidup terlantar," ujarnya.

Letupan gas air mata dan tangis pilu perempuan adat Besipae.

Beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi, tepatnya pada Mei 2020 lalu sejumlah wanita masyarakat adat Besipae pun pernah melakukan aksi telanjang dada. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Pemprov NTT yang melakukan upaya paksa terhadap masyarakat adat Besipae untuk mengosongkan lahan tempat tinggalnya.

"Aksi “telanjang dada” pada bulan Mei 2020 oleh perempuan setempat sebagai simbol mempertahankan hak-hak adat mereka," ungkapnya.

Selain perlakuan intimidatif, dua masyarakat adat Besipae yakni Korenelius Numley (64) dan Anton Tanu (18) mendapat tindakan kriminalisasi dari aparat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan alasan yang jelas.

Lebih lanjut, Ia menceritakan konflik lahan bermula pada 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat

"Namun karena hutan adat Pubabu hanya seluas 2.671,4 hektare, maka tetua adat pada saat itu sepakat untuk memasukkan belukar dan pekarangan masyarakat sehingga genap 6.000 hektar," jelasnya.

Namun, pada 1985 pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Pubabu yang meliputi desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam.

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu berdalih bahwa lahan itu sudah diserahkan oleh tetua adat kepada pemerintah daerah pada 1985 dan dibuat sertifikat atas lahan itu.

"Kita sertifikatkan tanah itu dan itu menjadi milik provinsi," jelas Marius.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, tawaran perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga.

Akan tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan serfitikat dengan luas 3.780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

Ironis kemerdekaan

Intimidasi dan diskriminasi terbaru yang dialami masyarakat Besipae terjadi sehari setelah Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat mereka dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana Merdeka pada Senin (17/8/2020).

Dalam unggahan Instagramnya, Presiden Joko Widodo hanya menjelaskan terkait makna busana dan kain tenun yang dikenakannya tanpa menyinggung konflik lahan yang dialami masyarakat adat Besipae.

Busana khas adat Besipae NTT menjadi sorotan lantaran dikenakan oleh Presiden Jokowi karena memiliki makna persatuan, gotong royong dan cinta damai yang merupakan nilai luhur nusantara.

Akibat dari tindakan tidak terpuji oleh oknum aparat terhadap masyarakat adat Baisipae, menimbulkan kesan bahwa Presiden tidak peka dengan masyarakat adat.

Peristiwa ini mesti menjadi catatan tersendiri jika anak buah presiden tidak sepenuhnya menjalankan arahan Jokowi untuk menggunakan pendekatan humanis kepada masyarakat, terlebih masyarakat adat.