ABK Indonesia Alami Masalah Perbudakan Modern dengan Penahanan Gaji
M. Sofyan Hadi
MONITORDAY.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, adanya anak buah kapal (ABK) Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, mengalami berbagai masalah terjebak situasi perbudakan modern di laut.
Dari waktu ke waktu Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.
"Lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal", ujar Ida, Rabu (14/4/2021).
Upaya perbaikan pun, lanjut Ida, terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
Prosesnya akan ditunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg (Sekretariat Negara), sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses penempatan ABK.
"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," imbuhnya.
Evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan, pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik.
