ABJ: Beberapa ASN Belum Siap Revolusi Mental

Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) menilai, tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut Jokowi memobilisasi Aparatur Sipil negara (ASN) untuk memenangkan dirinya, merupakan tuduhan tak berdasar.

ABJ: Beberapa ASN Belum Siap Revolusi Mental
Ilustrasi foto ASN/net

MONITORDAY.COM – Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) menilai, tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut Jokowi memobilisasi Aparatur Sipil negara (ASN) untuk memenangkan dirinya, merupakan tuduhan tak berdasar.

Tudingan itu baertolak belakang dengan survei internal Jokowi-Ma’ruf, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Harian TKN, Moeldoko beberapa waktu lalu bahwa 72 Persen ASN memilih Paslon 02.

“Tudingan ASN dimobilisasi Jokowi-Ma'ruf sangat jauh dari logika dan akal sehat. Patut dicatat, Presiden Jokowi tidak mungkin jadikan ASN sebagai mesin politik seperti Era Orde Baru," ujar Ketua Umum ABJ, Michael Umbas, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/5).

Menurut Umbas, melihat hasil survei internal tersebut sebenarnya mengindikasikan para ASN belum siap mengubah mental untuk lebih akuntabel dan transparan dalam dalam berkinerja sebagai abdi negara.

“Sejumlah ASN sepertinya belum sepenuhnya siap mengubah mental. Akuntabilitas dan transparan anggaran di pemerintahan Jokowi, membuat zona nyaman ASN terganggu," ujarnya.

“Bahkan ada juga informasi, banyak ASN maupun pegawai BUMN yang  julid atau nyinyir, menjelekkan, bahkan memaki pemerintah, dan itu sangat tidak bijaksana,” sambung Umbas.

Umbas menambahkan, bahwa seharusnya anasir negatif segelintir ASN dihilangkan karena abdi negara seharusnya menjaga nama baik pemerintah, bukan malah ikut-ikutan politik lewat pernyataan yang menyudutkan pemerintah.

Sementara di sisi lain Umbas juga meyakini sebenarnya banyak ASN yang benar-benar berdedikasi, profesional, loyal kepada negara dan bekerja tanpa pamrih hanya demi rakyat di pelosok daerah maupun perbatasan, dan di kota-kota.

“Apresiasi setinggi-tingginya terhadap ASN yang fokusnya kerja, kerja, kerja. Karena karakter birokrasi harus profesional, tidak boleh menjadi agen politik untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah," tandasnya.