2.010 Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Kendari

MONITORDAY.COM – Program dan Kebijakan Pemerintah terkait sertifikasi tanah untuk rakyat terus bergulir di tengah kritik dari kalangan tertentu. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan kepastian kepemilikan tanah di atas landasan legalitas yang jelas. Dengan kebijakan ini rakyat pemilik tanah bersertifikat dapat memanfaatkan tanahnya termasuk mengakses pinjaman perbankan untuk modal kerja yang produktif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (2/3) siang. Hal itu disampaikan Jokowi usai melakukan pencanangan gerakan penetapan patok batas tanah,

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa sertifikat sangat penting karena merupakan tanda bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah. Sejak tahun 2017 sudah ada 5 juta sertifikat baru yang diterbitkan, tahun 2018 targetnya 7 juta dan realisasinya 9.400.000 sertifikat, dan tahun 2019 targetnya 9 juta. Demikian dirilis oleh setkab.go.id

Diakui Presiden Jokowi, jika sudah pegang sertifikat sering digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. “Tidak apa digunakan sebagai agunan. Yang paling penting dikalkulasi bisa angsur ndak, bisa mencicil enggak. Jika tidak, jangan meminjam ke bank,” tutur Presiden.

 “Gunakan pinjaman ke Bank untuk usaha atau investasi,” ujarnya. Dengan investasi atau modal usaha, keuntungannya dapat ditabung.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia negara yang luas. Untuk itu, Presiden menitipkan untuk menjaga ukhuwah dalam menjaga keberagaman.

“Jangan sampai karena urusan politik. Kita seperti tidak saudara lagi,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita hoaks karena politik ada tata krama, etika, dan rakyat jangan terpengaruh tentang hal ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief dalam laporannya menyampaikan bahwa pada kesempatan itu diserahkan 2.010 sertifikat tanah. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara sangat senang dengan penyerahan sertifikat kali ini.