Twitter Presiden Jokowi Diberi Tanda Khusus

MONITORDAY.COM - Twitter memberikan tanda atau label khusus pada akun Presiden Joko Widodo (Jokowi) @jokowi. Tanda tersebut bertuliskan "Pejabat pemerintah Indonesia". 

Selain Presiden Jokowi, tanda yang sama juga terdapat di akun Twitter Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin @Kiyai_MarufAmin.

Adapun maksud pemberian tanda tersebut adalah kebijakan baru Twitter yang dimulai sejak pertengahan tahun 2020.

Pada Agustus 2020, Twitter mulai memperluas pemberian tanda akun milik jajaran utama pejabat pemerintah, termasuk menteri-menteri, entitas kelembagaan, para duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik.

Selain itu, tanda itu juga akan disematkan ke akun entitas media yang berafiliasi dengan negara. Tak hanya pejabat Indonesia, tanda khusus ini baru diberikan ke negara-negara anggota tetap Dewan keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China.

Sejak kemarin, penggunaan label tersebut diperluas ke lebih banyak negara, yakni Indonesia, Arab Saudi, Ekuador, Honduras, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kuba, Mesir, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Berdasarkan pantauan redaksi, selain akun Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, belum ada akun Twitter resmi milik jajaran pejabat pemerintah lainnya yang mendapat tanda ini.

Begitu pula dengan kantor pemerintah dan media yang terafiliasi dengan pemerintah. Kemungkinan, tanda khusus tersebut akan diberikan secara bertahap.

"Untuk langkah selanjutnya, kami sedang berupaya untuk mengaplikasikan label tambahan pada akun-akun media yang berafiliasi dengan negara dalam beberapa bulan mendatang," tulis Twitter dalam blog resminya.

Twitter menjelaskan, hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna Twitter dalam memperoleh informasi yang bisa dipercaya dari pemerintah resmi dan media yang kredibel.

Karena, Twitter menjadi salah satu media sosial yang kerap menjadi rujukan untuk mencari informasi peristiwa atau isu terkini, termasuk informasi dari pihak pemerintah.

"Ini merupakan langkah penting agar ketika orang melihat suatu akun mendiskusikan isu geopolitik suatu negara, mereka dapat memahami konteks tersebut dari sudut pandang nasional, dan lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili," imbuh Twitter.