Terkait Uighur, Willy Aditya : Tudingan Wall Street Journal Ke Muhammadiyah dan NU Sangat Politis
kita tidak bisa gagah-gagahan dalam menyikapi Uighur di Cina ini. Mendukung maupun mengecam hanya akan menjebak Indonesia dalam polarisasi yang justru memperkeruh suasana. Kasus Uighur ini harus dilihat dari banyak sudut pandang,” tandasnya

MONITORDAY.COM - Tudingan Wall Street Journal (WSJ) kepada ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Tiongkok sehingga bersikap diam terhadap dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di wilayah Xianjing,Cina, dinilai sangat politis.
Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya menanggapi tudingan kepada kedua ormas Islam terbesar di Indonesia.
Malah sebaliknya, menurut Willy, NU dan Muhammadiyah sebetulnya pernah melakukan observasi dan mengumpulkan langsung data dan fakta terkait masalah di Uighur. Mereka bahkan berhasil mendesak pembukaan akses kunjungan ke fasilitas yang disebut kamp konsentrasi oleh media Barat, yang selama ini tertutup.
“Kedua ormas terbesar itu justru menunjukkan kelasnya sebagai aktor penjaga perdamaian dunia. Mereka sangat berhati-hati dalam bersikap dan mengesampingkan tendensi dan kepentingan pragmatis. Justru dengan tingginya interaksi dengan pemerintah Cina, Indonesia bisa mengajak Cina menemukan solusi-solusi damai,” jelas politisi NasDem tersebut di Jakarta, Selasa (17/12).
Willy menegaskan, Indonesia harus menjadi bagian dari solusi dalam upaya penyelesaian masalah Uighur. Seperti halnya dalam kasus Rohingya, Myanmar, menurutnya Indonesia harus mencari cara agar Tiongkok berani semakin terbuka terhadap apa yang dituduhkan dalam kasus di atas.
“Tapi kita tidak bisa gagah-gagahan dalam menyikapi Uighur di Cina ini. Mendukung maupun mengecam hanya akan menjebak Indonesia dalam polarisasi yang justru memperkeruh suasana. Kasus Uighur ini harus dilihat dari banyak sudut pandang,” tandasnya.
Dia menilai konteks kesejarahan yang menyertainya. Selain itu, dialektika perang dagang antara AS dengan Tiongkok juga tidak bisa dinafikan. Belum lagi ancaman terorisme, juga membayangi hubungan antara Beijing dengan negara bagian Cina di wilayah barat ini.
“Ada konteks resistensi dan politik budaya, bahasa, yang juga diekspresikan oleh Uighur terhadap pemerintahan Tiongkok. Hal ini dihadapi oleh pemerintah Tiongkok dengan isu radikalisme, separatisme hingga terorisme. Jadi bukan cuma konteks keagamaan,” terangnya.
Keluarnya UU Kebijakan HAM terkait Etnis Uighur (Uyghur Human Rights Policy Act of 2019) oleh Kongres Amerika pada 3 Desember 2019 lalu, menurutnya, tidak bisa dilihat berdiri sendiri. UU tersebut memiliki konteks yang tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi-politik yang menyertai hubungan AS dan Cina.
Tiongkok sendiri, menurutnya, tidak pernah menjadikan kondisi HAM negara tujuan kerja sama, sebagai pertimbangan, apalagi sebagai cara untuk menundukkan negara tertentu dalam membangun kesepakatan bisnis. Hal ini sangat berbeda dengan Amerika yang dalam beberapa kasus persaingan bisnisnya, bisa bermanuver dengan isu HAM. Bahkan dalam UU Uighur ini, Amerika memberi legitimasi dan dorongan besar bagi media massanya untuk membuat laporan-laporan terkait kasus tersebut.
“Kepentingan Indonesia terhadap Uighur berbeda dengan kepentingan Amerika dan negara sekutunya. Kepentingan kita adalah menjaga perdamaian dunia. UUD 1945 tegas mengamanatkan hal itu,” ujarnya.
Sikap Indonesia terhadap kasus Uighur, tambah Willy, tidak boleh didasarkan pada sentimen-sentimen yang justru dapat merugikan semua pihak. Membela hak asasi manusia warga Uighur harus ditandaskan pada prinsip kemanusian dan imparsialitas.
“Kita bisa belajar dari perubahan sikap Turki menanggapi kasus Uighur, dari sebelumnya mendukung suara Amerika dan memojokan Cina, kemudian berubah total. Setelah tahun 2017 ini justru mendukung suara Cina karena ada kepentingan politik-ekonominya. Kita tidak boleh mengedepankan kepentingan pragmatis semacam itu,” tegasnya.