Soal Konflik di India, Indonesia Sebagai Anggota Dewan HAM PBB Diminta Bersikap Tegas
Sebagai Anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat kuat mengkampanyekan HAM di tingkat global.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan pembantaian terhadap kelompok muslim yang menentang UU Amandemen Kewarganegaraan oleh nasionalis Hindu di India.
HRWG dalam hal ini mendesak pemerintah Indonesia supaya segera melakukan tindakan diplomatis sebagai salah satu Anggota Dewan HAM PBB.
"Desakan tersebut supaya pertama-tama pemerintah India segera melakukan tindakan-tindakan tegas untuk mencari dalang pembantaian, menyeretnya ke pengadilan, serta memulihkan hak-hak korban," tutur Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Seperti diketahui, Konflik yang telah menewaskan 30 orang tersebut terjadi akibat UU yang dianggap Anti-Muslim yang terlebih lagi telah disahkan oleh PM India Narendra Modi yang mewakili partai nasionalis Hindu kanan, Bharatiya Janata Party (BJP).
Menurut Hafiz, pemerintah India perlu mencabut UU yang diskriminatif tersebut, terlebih UU tersebut yang menjadi penyebab adanya konflik horizontal yang terjadi hari ini.
Hafiz menambahkan, sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek HAM dalam hubungan perdagangan internasional. Seperti diketahui, India merupakan salah satu negara Importir sawit terbesar dari Indonesia.
“Peristiwa ini seharusnya dapat dijadikan sebagai titik tekan pemerintah Indonesia atas pemerintah India untuk menghormati komitmen Indonesia terhadap penegakkan HAM," ujarnya.
"Serta untuk menghormati peran Indonesia dalam dunia internasional sebagai Dewan HAM PBB dengan cara menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi di negaranya saat ini,” lanjut dia.
Ketegasan Indonesia, menurut Hafiz menjadi penting, baik bagi dunia internasional maupun ke dalam negeri sendiri.
Di dunia internasional, Sebagai Anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat dengan kuat mengkampanyekan HAM di tingkat global.
Sementara di dalam negeri, lanjut Hafiz, langkah tersebut akan menjadi contoh bagi semua pihak, bahwa Indonesia bersikap tegas atas segala bentuk kekerasan, brutalisme, dan diskriminasi berbasis agama.
"Sehingga dapat menjadi upaya penghapusan dan pencegahan terjadinya kekerasan atas dasar agama tersebut," tandasnya.
