Rencana Pemerintah Pusat Impor 1 Juta Ton Beras, Ganjar: Silakan, Tapi Harus Dijelaskan Secara Detil

Rencana Pemerintah Pusat Impor 1 Juta Ton Beras, Ganjar: Silakan, Tapi Harus Dijelaskan Secara Detil
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/ (Dok. ANTARA).

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mempertanyakan terkait rencana pemerintah pusat mengimpor beras saat ini berbarengan dengan masuknya musim panen raya.

"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja," kata Ganjar di Semarang, Senin (8/3/2021).

Tak hanya alasan darurat bencana, Ganjar menyatakan impor beras dimungkinkan jika memang ada kebutuhan khusus dari daerah tertentu.

"Silakan, tapi harus dijelaskan secara detil agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," sebutnya.

Pernyataan orang nomer satu di Jateng itu menanggapi rencana pemerintah pusat mengimpor 1 juta ton beras pada awal tahun ini.

Oleh karena itu, Ganjar meminta pemerintah pusat menjelaskan dengan detail latar belakang kebutuhan impor beras tersebut.

"Sebaiknya diperhitungkan dengan matang karena ini petani kita mulai panen, petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli karena ongkos produksinya tidak murah," tuturnya.

Saat musim panen ini, Ganjar menyebutkan produksi beras di Tanah Air dipastikan surplus. Menurut perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan surplus 1 juta ton beras.

"Iya kira-kira begitu (surplus beras, red). Kemarin dinas kita sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan (ton)," tukasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan impor beras sebesar 1 juta ton tersebut dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog.

Kemudian, Airlangga menjelaskan, impor perlu dilakukan agar bisa menjaga stok beras di dalam negeri. Maka dari itu, pihaknya perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan terjadinya bencana di beberapa tempat belakangan ini. Hal itu dinilai mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.