Presiden Tunjuk BKKBN jadi Ketua Percepatan Penurunan Stunting

MONITORDAY.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggung jawab pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia.

“Telah diputuskan Presiden bahwa sebagai ketua pelaksana dari progam luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Hal tersebut dikatakan Muhadjir dalam keterangannya setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (25/01/2021). 

Muhadjir mengatakan, Presiden juga memerintahkan untuk memfokuskan alokasi anggaran terkait program penurunan stunting yang selama ini tersebar di lebih dari 20 kementerian dan lembaga.

"Kegiatan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stuntingakan didukung oleh beberapa kementerian dan lembaga tersebut," jelas Muhadjir. 

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran dalam upaya ini, terutama daerah yang memiliki catatan angka stunting tinggi.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota terutama yang angka stunting-nya masih tinggi, betul-betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini,” ungkapnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menko PMK, Presiden menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen,” ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 27,6 persen dan diperkiraan mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda.

Sehingga, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 tersebut, imbuhnya, setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen.

“Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa, atau extraordinary,” demikian kata Muhadjir Effendy.