PPKM Darurat Dimulai Besok, Bansos Cair Paling Lambat Pekan Kedua Juli

MONITORDAY.COM - Pemerintah akan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021.

Hal tersebut seiring dengan diterapkannya kebijakan yang membatasi berbagai aktivitas ekonomi tersebut, sehun pemerintah akan mempercepat dan memperluas penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait untuk mempercepat sekaligus memastikan penyaluran berbagai bentuk bansos.

Dalam rinciannya, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan BST Mei-Juni untuk 10 juta KPM.

"Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (2/7/2021).

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pasca-perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berjumlah 32.953.559 keluarga atau jiwa.

Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himpunan Bank Negara (Himbara) yang belum bisa disalurkan, yang disebabkan oleh gagal burekol, sebab data anomali dan tidak lengkap.

Adapun data anomali itu merupakan data yang telah padan Dukcapil, tetapi tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” ucap Risma.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, saat ini sedang dilakukan sinkronisasi terhadap 163.000 data tersebut.

“Paling lambat besok siang akan kami umumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya, kalau cocok akan kami rekomendasikan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos,” ujar Tito.

Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST.

Kemudian, ia meminta kepada Mensos agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” urai Sri Mulyani.