PKH Diyakini Dapat Mengatasi Kemiskinan Dan Mengikis Paham Radikalisme
Profil kemiskinan di Indonesia selama kurun 5 tahun dibawah Presiden Joko Widodo mengalami penurunan dengan angka cukup signifikan.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) diyakini bisa mengatasi kemiskinan sekaligus diharapkan mengikis paham-paham yang berkaitan dengan ajaran radikalisme. Hal ini dikatakan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis kemarin (28/11/2019).
"Maaf yah Saudara-saudara kita yang terjerumus radikalisme, terorisme. Biasanya hidup dalam kepunggungan kemiskinan ekonomi," Ujar Juliari .
Menurut Juliari, program bantuan sosial PKH yang sedang dijalankan saat ini diharapkan mengikis angka kemiskinan hingga akhirnya masyarakat bisa bangkit dan bisa merubah hidup menjadi lebih baik.
"Jadi kita harap PKH ini bisa perlahan mengikis kemiskinan dan akhirnya semakin banyak orang yang tidak terpapar radikalisme karena hidupnya semakin baik," katanya.
Dia menuturkan Profil kemiskinan di Indonesia selama kurun 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengalami penurunan dengan angka cukup signifikan. Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit sejak Maret 2018 sebesar 9,82 dan pada Maret 2019 turun kembali menjadi 9,41 persen.
"Kenaikan besaran bantuan sosial, perluasan jumlah penerima dan mekanisme penyaluran tepat waktu telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Selain itu, PKH adalah salah satu Program Nasional dengan kenaikan target signifikan selama tiga tahun terakhir" tuturnya
Mensos juga mengungkapkan jumlah KPM ditahun 2015 dari Rp 3,5 juta meningkat signifikan menjadi Rp 10 juta di tahun 2018. Begitu pula kenaikan dari sisi anggaran, pada tahun 2015 sebesar Rp 6,4 trilliun menjadi Rp 34,2 trilliun di tahun 2019.
"Bersamaan dengan kenaikan target dan anggaran, bisnis proses PKH terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Tahun 2016 dilakukan transformasi penyaluran dari tunai ke non tunai" ungkapnya
Pada 2018 bekerja sama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan sistem konfirmasi data melalui aplikasi OM-SPAN untuk mengatasi bantuan gagal transfer. Untuk mengeskalasi perubahan perilaku KPM sebagaimana tujuan PKH, para pendamping PKH secara masif diberikan pelatihan modul FDS.
Modul yang digunakan saat ini telah dikembangkan dan direview bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Save The Children, World Bank dan stakeholder terkait. Pengelolaan data PKH yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan SINK-NG, tidak dimungkinkan lagi menggunakan sistem yang lama.
