Pimpin Pertemuan Dewan Keamanan PBB, Indonesia Tunjukan Komitmen Suarakan Perdamaian Palestina

MONITORDAY.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi memimpin Briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/05). Dalam kesempatan itu, Menlu memimpin pembahasan terkait situasi konflik di timur tengah, terutama soal Palestina.

“Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina” ujar Retno, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/5).

Dalam pertemuan tersebut, situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menlu Retno menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk.

“Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina,” tutur Retno.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan 3 hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina. Ia menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina.

“Untuk itu, ditekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina,” tutur Menlu.

Kedua, Menlu menekankan perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Dalam hal ini, Menlu menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.

Sementara Ketiga,  proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan. “Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara’”, ungkap Retno.

Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya progres konkret.

Briefing mengenai situasi di Timur Tengah ini dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan. Briefing ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.

Dipimpinnya pertemuan oleh Menlu RI ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia.