Pengamat: Klaim Kemenangan Prabowo Bagian dari Strategi Propaganda
Deklarasi kemenangan yang dilakukan Prabowo Subianto bukan tanpa sebab, hal itu merupakan bagian dari strategi propaganda politik untuk menggalang opini publik agar tidak terfokus pada hasil quick count (QC) yang memenangkan petahana.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bukan tanpa sebab, hal itu merupakan bagian dari strategi propaganda politik untuk menggalang opini publik agar tidak terfokus pada hasil quick count (QC) yang memenangkan petahana.
Demikian diungkapkan oleh analis komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah. Ia mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka menahan kepercayaan publik terhadap hasil hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei.
"Deklarasi kemenangan (Prabowo) bukan keputusan personal, tentu bagian dari strategi propaganda politik demi menahan kepercayaan pada hasil hitung cepat," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/4).
Dedi mengatakan, dalam banyak pertarungan Pilpres di beberapa negara, klaim kemenangan sebelum diputuskan oleh penyelenggara yang sah, sering kali terjadi. Ia menyinggung dua hal yang menjadi alasan mengapa klaim kemenangan harus dilakukan.
"Pertama, deklarasi itu untuk mengacaukan konsentrasi publik sekaligus mengembalikan kesadaran pemilih bahwa pertarungan belum usai, sehingga potensi menang masih dimiliki kedua kubu. Kedua, klaim ini sebagai konter hegemoni dari dominannya pemberitaan yang nyatakan petahana lebih unggul" lanjut Dedi.
Meski membenarkan klaim Prabowo sebagai bagian dari propaganda politik. Dedi menyayangkan karena hal itu membawa dampak buruk bagi publik. Menurutnya, hal itu akan berbuntut pada delegitimasi lembaga penyelenggara pemilu.
"Selain membuat publik kebingungan atas hasil Pilpres, klaim parsial semacam ini berpotensi mengarah pada gerakan delegitimasi hasil Pemilu. Jika benar hal kedua ini terjadi, tentu banyak sekali yang menjadi korban" ungkapnya.
Karena itu, Dedi berpesan, seharusnya elit politik sama-sama menahan diri, agar politik elektoral kali ini berjalan kondusif tidak berlarut hingga mengganggu jalannya pemerintahan yang menginginkan kemajuan lebih baik.
"Saran baiknya tentu kedua kubu menahan diri, memberi ruang seluasnya untuk KPU bekerja tanpa intervensi" tutupnya.
