Pelantikan Jokowi Sebagai Perayaan Mandat Rakyat
Pelantikan Presiden mendatang harus dimaknai sebagai perayaan mandat rakyat. Jokowi dinilai sebagai mandataris rakyat yang telah dipilih dalam mekanisme demokrasi yang sah.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM – Pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Menjelang pelantikan tersebut, beberapa dinamika terjadi di tengah masyarakat, bahkan beredar isu adanya upaya dari sebagian pihak untuk menggagalkan pelantikan Presiden RI ke-7 itu.
Merespons hal itu, relawan militan Jokowi, Projo mengatakan, pelantikan Presiden mendatang harus dimaknai sebagai perayaan mandat rakyat. Jokowi dinilai sebagai mandataris rakyat yang telah dipilih dalam mekanisme demokrasi yang sah.
“Jokowi adalah mandataris rakyat yang terpilih lewat pesta demokrasi lima tahunan. Kami yakin dengan energi dan tenaga rakyat. Kami yakin rakyat bersama Jokowi karena Jokowi ada di hati rakyat,” tutur Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10).
Karena itu, Budi Arie mengingatkan, sebagaian pihak yang diduga berupaya menggagalkan pelantikan Jokowi, harus siap menghadapi perlawanan rakyat. Menurut dia, penggagalan pelantikan akan sama saja dengan merampas suara rakyat.
“Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan harus siap menghadapi perlawanan dan kemarahan rakyat," tegasnya.
"Menggagalkan pelantikan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi sama saja merampas suara rakyat dan menghancurkan demokrasi itu sendiri,” tambah Budi Arie.
Terkait dengan usulan ketua MPR Bambang Soesatyo untuk mengundur jam pelantikan, Budi Arie menilai usulan tersebut baik dan patut didukung. Pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan digelar pagi hari diusulkan agar digelar sore hari.
“Usulan pelantikan menjadi sore jam 16.00 WIB tanggal 20 Oktober sangat bagus. Karena para warga yang ingin berolah raga di saat CFD bisa melaksanakan aktivitasnya. Sementara yang ingin beribadah dapat menjalaninya di pagi hari,” ungkapnya.
Menurut Budi, pada dasarnya Presiden Jokowi sudah menegaskan akan tunduk pada konstitusi dan aturan ketatanegaraan. Jokowi juga menghormati dan tunduk pada keputusan MPR mengenai tanggal pelantikan dan jam pelantikan. "Selama sesuai aturan ketatanegaraan, kami pasti dukung," tegansya.
