PDIP Dukung Jokowi Tolak Wacana Presiden Tiga Periode
Pada dasarnya PDIP mendorong adanya amandemen terbatas UUD 1945 dalam rangka menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi tanggapan terkait adanya usulan masa jabatan tiga periode melalui amandemen UUD 1945. Ia mengatakan, pihaknya mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menolak adanya usulan tersebut.
"Presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," ujar Hasto, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12).
Meski begitu, Hasto mengatakan, pada dasarnya PDIP mendorong adanya amandemen terbatas UUD 1945 dalam rangka menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara," ungkapnya.
Wacana amendemen UUD 1945 terkait GBHN, menurut Hasto bersifat strategis guna menata perekonomian dalam jangka panjang sehingga Indonesia bisa berperan menjadi lumbung pangan dunia.
"Dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo tak setuju dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Ia menilai ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan wacana tersebut.
"Posisi saya jelas, tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya. Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, wacana tersebut dimunculkan tak hanya untuk menjerumuskannya tapi juga ada pihak yang sengaja mencari muka.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," tuturnya.
Meski begitu, Ia enggan menyebut lebih detil siapa pihak yang ingin menjerumuskannya dengan wacana penambahan masa jabatan presiden itu. Jokowi menyampaikan, rencana amandemen UUD 1945 yang kini bergulir di MPR hanya diperlukan untuk urusan haluan negara. Namun, wacana yang muncul saat ini justru sebaliknya.
"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun," jelas dia.
