Mensos Sebut Pemotongan Bansos Di Kota Tangerang Paling Parah

MONITORDAY.COM - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini sangat gusar dengan pemotongan bantuan sosial tunai yang terjadi di masyarakat. Risma menyebut Kota Tangerang menjadi wilayah yang paling parah dalam hal pemotongan bansos dibanding wilayah lainnya. 

"Jadi kayanya (Kota Tangerang) ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat. Kalau kartu itu dipegang oleh orang lain (pendamping). Kemudian PIN-nya juga ada di situ," kata Risma, dalam rekaman yang dilihat Kamis (28/6/2021).

Risma mengatakan, ada penerima bansos yang dipotong per transaksi Rp50 ribu. Hal itu membuat dirinya sedih, karena mereka yang tidak mampu masih dimanfaatkan.

"Banyak kartu-kartu dipegang oleh pemiliknya, kan kasian. Ada lagi, permintaan per transaksi Rp50 ribu, itu kan kasian. Orang-orang itu sudah tidak mampu," katanya.

Kendati demikian, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Lantaran kasus itu diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Tapi dia memastikan, kepolisian akan memproses oknum pendamping yang memotong uang bansos senilai Rp50 ribu tersebut.

"Ini sudah diproses, katanya kalo di Tangerang tadi langsung dipanggil untuk dicari barang-barang buktinya. Kalo yang pendamping kita proses kode etiknya, nanti kalo yg hukum ya hukum bukan kami yang menangani Tapi semua sudah diproses di Polres," kata dia.

Polres Metro Tangerang Kota menemukan beberapa fakta baru dalam penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dialami penerima bantuan sosial (bansos).

Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim mengungkap, petugas sudah meminta keterangan dari lima warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Karang Tengah.

Kelima warga itu merupakan ibu rumah tangga yang di antaranya bekerja sebagai pedagang dan buruh cuci. "Dari lima warga tersebut, mereka memiliki kartu keluarga sejahtera," kata Abdul dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Hasil dari pemeriksaan sementara, empat di antara lima orang itu mengaku telah menerima bantuan PKH sejak tahun 2018 hingga 2020. Sedangkan, satu penerima sisanya baru menerima bantuan sebanyak satu kali pada tahun 2021.

"Salah satu warga, sejak ditetapkan sebagai penerima PKH pada tahun 2017, baru satu kali menerima bantuan PKH," ungkap Abdul.

Tak hanya itu saja, salah seorang warga hanya menerima bansos sebesar Rp500 ribu per tiga bulan pada tahun 2021. Sementara, empat warga lain menerima bantuan sebesar Rp600 ribu sejak tahun 2018 hingga 2020.

Abdul menambahkan, kelima warga tersebut juga menerima bantuan sembako dalam bentuk beras 12 kilogram, pisang 1 kilogram, dan sayur-mayur.

Lima penerima bantuan itu pun serempak menyebut bahwa pendamping PKH mereka bernama Maryati dan M Aminullah.

"Dari 5 warga penerima bansos PKH tersebut menyebutkan bahwa pendamping PKH di wilayahnya, yaitu saudari Mi dan saudara Ma," kata dia.