Menko PMK Minta Pemprov DKI Jakarta Lakukan Simulasi Sebelum Buka Kembali CFD
Sesuai arahan Bapak Presiden sebaiknya kalau akan mengurangi pembatasan untuk sektor-sektor tertentu harus ada simulasi, baru nanti kalau dipastikan semua aman terkendali terutama untuk protokol kesehatan.

MONITORDAY. COM - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan simulasi lebih dulu sebelum membuka kembali aktivitas car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor.
"Sesuai arahan Bapak Presiden sebaiknya kalau akan mengurangi pembatasan untuk sektor-sektor tertentu harus ada simulasi, baru nanti kalau dipastikan semua aman terkendali terutama untuk protokol kesehatan," kata Muhadjir di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/06/2020).
Warga DKI Jakarta pada (21/06/2020) lalu sekitarnya dapat kembali menikmati hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau CFD pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin setelah ditiadakan sejak (15/03/2020)
Sejak Minggu pagi, kawasan CFD pun dipenuhi warga termasuk anak-anak di bawah usia 9 tahun padahal ibu hamil, anak di bawah 9 tahun dan lansia dilarang beraktivitas di area CFD. Didapati pula warga yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.
Sehingga dari hasil tes cepat yang dilakukan oleh Polri di sekitar area CFD itu terhadap 600 orang, ada 5 orang yang reaktif.
Lebih lanjut, Muhadjir pun meminta masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan secara umum yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, ditambah sejumlah protokol khusus untuk sektor sektor tertentu.
"Nah harus dipastikan dalam simulasi sudah berjalan baik, karena itu Presiden selalu menaruh perhatian sangat tinggi adanya pembukaan wilayah-wilayah tertentu, objek-objek tertentu kemudian ada 3 hal itu (protokol kesehatan) yang kurang berjalan baik," ungkapnya.
Namun, Muhadjir menilai memang pada tahap awal pembukaan wilayah biasanya ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh aparat.
"Tetapi kan biasanya kalau satu atau dua kali tahap pertama pasti terjadi hal-hal di luar perhitungan seperti waktu kita buka bandara, satu hari terjadi anomali tapi setelah itu bisa kita evaluasi," tambah Muhadjir.
Selain itu, ia pun mengimbau pemerintah daerah segera mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan protokol kesehatan saat membuka kegiatan yang tadinya tidak dilakukan pada masa PSBB.
"Saya mengimbau pada semua saja yang telah menyetujui adanya pembukaan untuk sektor kegiatan tertentu kalau ada yang kurang tepat atau kurang beres segera dievaluasi dan untuk tahapan berikutnya supaya dilaksanakan sesuai protokol yang sudah ada," ucapnya.