Kurva Kasus Covid-19 Melonjak, Pengamat Nilai Pemerintah Lalai dan Warga Abai
Penambahan kasus COVID-19 tidak mungkin berhenti jika warga masih abai (protokol kesehatan) dan pemerintah masih lalai.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman, ST M Kes menilai Pemerintah Aceh masih lalai dalam upaya penanggulangan COVID-19, begitu juga dengan warganya yang masih abai terhadap penerapan protokol kesehatan.
"Penambahan kasus COVID-19 tidak mungkin berhenti jika warga masih abai (protokol kesehatan) dan pemerintah masih lalai," kata Nasrul, di Banda Aceh, Sabtu (01/08/2020).
Dia menjelaskan, dalam tiga hari terakhir kasus COVID-19 di Aceh meningkat drastis. Setelah bertambah 45 kasus dalam sehari, kemudian disusul penambahan 75 kasus besoknya, dan pada Jumat (31/07/2020) kemarin bertambah 103 kasus.
Oleh karena itu, Nasrul meminta pemerintah dan masyarakat untuk tidak lagi bersikap lalai dan abai. Dinilainya, sudah cukup waktu dalam dua bulan lalu ini warga dan pemerintah merasa jumawa dan pongah terhadap COVID-19 tersebut.
"Kini saatnya kita harus bersama-sama bergandengan tangan membangun sikap awas dari setiap warga terhadap serangan wabah COVID-19 ini," ujarnya.
Menurut Nasrul, lonjakan yang signifikan angka COVID-19 itu menjadi cerminan bahwa lemahnya cakupan dan strategi edukasi tentang virus corona kepada warga, atau sering disebut upaya promosi kesehatan.
Lebih lanjut, Nasrul mengatakan sudah saatnya Pemerintah Aceh tidak perlu malu dan ragu untuk melibatkan sebanyak mungkin para pihak secara langsung dalam dalam upaya edukasi warga tentang COVID-19.
"Anggaran refocusing yang telah ada harus digunakan secara efektif dan efisien. Aceh berkarakter Islami, maka kerja edukasi COVID-19 akan sangat membantu jika mampu melibatkan ulama dan dai yang bergerak bersama sama dengan sejumlah kampus negeri dan swasta seluruh Aceh," sebutnya.
Menurut Nasrul, permasalahan utama peningkatan signifikan angka COVID-19 disebabkan minim serta belum efektifnya edukasi warga selama ini, dan juga infrastruktur penanganan pencegahan COVID-19 belum maksimal.
"Wilayah perbatasan belum bisa ditangani dengan baik, begitu juga isolasi mandiri belum mampu dijaga dengan teliti," imbuhnya.
Waktu masih ada, kita harapkan Pemerintah Aceh membuka diri dengan melibatkan segenap stakeholder untuk segera membuat desain pencegahan dan penanganan COVID-19 yang terintegrasi dan komprehensif, ungkapnya.
