Kondisi Perekonomian Menurun, Fadli Zon : Saat Ini Tidak Urgen Pindahkan Ibu Kota
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon mengatakan dengan tegas tidak ada urgensinya saat ini untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ia menilai kondisi ekonomi bangsa sedang dalam penurunan.

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon mengatakan dengan tegas tidak ada urgensinya saat ini untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ia menilai kondisi ekonomi bangsa sedang dalam penurunan.
“Kalau ekonomi tumbuh dua digit seperti 10, 15 atau 20 dan 25 persen barulah Oke, ataupun kalau ada split capital. Artinya, wilayah yang dianggap dekat, infrastrukturnya mudah dengan biaya yang lebih murah, mungkin akan lebih masuk akal. Namun itu pun tetap harus bertahap,” kata Fadli Zon usai Rapat Paripurna peringatan HUT DPR RI ke-74 di lobi Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).
Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan pada diakhir periode ini DPR RI fokus menyelesaikan udang-undang yang harus di bereskan sebagai tupoksinya sebagai legislator.
Menurut Fadli, surat yang dikirim oleh pemerintah sudah sampai ke DPR RI, surat tersebut pun harus melalui proses mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi, pembahasan pemindahan ibu kota akan dilakukan oleh Anggota DPR RI periode berikutnya.
“DPR periode saat ini akan berakhir pada akhir September 2019 nanti. Banyak prioritas lainnya yang harus diselesaikan, seperti undang-undang yang harus segera dirampungkan. Bisa dipastikan DPR periode mendatanglah yang akan membahasnya. Itupun belum tentu selesai, kalau memang targetnya 2023. Memang gampang memindahkan ibukota? Memindahkan ibu kota Negara itu harus terencana, 10, 15, atau 20 tahun baru masuk akal. Itupun bertahap. Tidak bisa dalam waktu 2-3 tahun seperti ini,” jelasnya.
Fadli menyarankan agar menyarakan agar pemerintah melakukan pengkajian dalam pemindahan ibu kota. Pasalnya, Myanmar memindahkan ibu kota namun banyak kedutaan tidak mau beranjak pindah.
“Di Myanmar, Pemerintah Myanmar memindahkan ibukota Negara namun kedutaan besarnya tidak ada yang mau ikut pindah. Ini tentu akan menimbulkan masalah kedepannya,” ucap Fadli.