Kementerian BUMN-KPK Tandatangani Kerjasama Penerapan Sistem Pengaduan Korupsi

Kementerian BUMN-KPK Tandatangani Kerjasama Penerapan Sistem Pengaduan Korupsi
Gedung Kementerian BUMN/net

MONITORDAY.COM - Sebagai komitmen memberantas korupsi di tubuh perusahaan negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kerja sama terkait whistleblowing system.

Whistleblowing system merupakan aplikasi untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran kode etik, peraturan, dan ketentuan hukum.

"Hal ini kami lakukan karena memang bagian dari transformasi yang pernah kami sepakati bersama, apalagi hari ini didukung oleh KPK," kata Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (2/3/2021).

Erick Thohir mengungkapkan masa awal saat bekerja sebagai Menteri BUMN. Saat itu, dia membuka data mengenai kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN dengan jumlah mencapai 159 kasus dan 53 orang tersangka.

"Tentu sebagai pimpinan, saya justru berpikir terbalik bagaimana Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri dibandingnmenyalahkan yang terkena (kasus hukum)," ungkapnya.

"Saya yakin dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas tentu bisa mengurangi kasus-kasus tersebut," kata Erick Thohir.

Sebanyak 27 perusahaan BUMN menandatangani kerja sama ini yang dibagi ke dalam lima gelombang penandatanganan.

Gelombang pertama terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan PT Taspen. Kemudian menyusul Pertamina, PLN, Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, dan PT INTI.

Gelombang ketiga Adhi Karya, PT Waskita, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Selanjutnya gelombang Garuda Indonesia, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Angkas Pura, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.

Gelombang terakhir terdiri atas PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, dan PT Perhutani.

"Ke depan kita menargetkan seluruh BUMN bisa menandatangani kerja sama whistleblowing system sama seperti program ISO yang saat ini sudah 83 persen BUMN ikut tanda tangan," kata Erick Thohir.