Kemenko PMK Siapkan Upaya dan Kebijakan untuk Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

MONITORDAY.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sedang menyiapkan sejumlah upaya dan kebijakan guna melaksanakan transisi status pandemi menjadi endemi. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Andie Megantara mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan merupakan menggalakkan vaksinasi Covid-19. 

“Upaya pemerintah yang dilakukan saat ini supaya Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi dimulai dari sisi hulu," kata Andie dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial PP Aisyiyah, Senin (11/10/2021). 

Dalam hal ini, sisi hulu yang dimaksud merupakan mengintensifkan vaksinasi, mendisiplinkan gerakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dnegan sabun, menjauhi kerumunan), mengakselerasi testing dan tracing, mengintensifkan screening aplikasi PeduliLindungi, dan rumah masyarakat agar memiliki ventilasi yang baik. 

Sedangkan dari sisi hilir, lanjut dia, pemerintah akan meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, serta mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan. 

"Selain itu, masyarakat juga perlu bersiap dan membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid-19 serta tetap menjaga protokol kesehatan," ungkap Andie. 

Menurut dia, aktivitas masyarakat dianggap dapat berjalan jika pandemi Covid-19 telah seperti flu dan batuk biasa, sehingga tidak perlu pengobatan khusus. 

Hal tersebut seiring pencapaian target cakupan vaksinasi, karena vaksin sudah terbukti melindungi dari gejala parah Covid-19. Bahkan juga dapat mencegah kematian, terutama bagi para lanjut usia (lansia). 

Disisi lain, proses percepatan vaksinasi diharapkan bisa mencapai 70 persen pada akhir tahun 2021 untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity). 

Terlebih dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, ujar Andie, pemerintah telah menerbitkan kebijakan paket stimulus fiskal dalam jumlah besar lewat program pemulihan ekonomi nasional. 

"Indonesia terus berupaya memperkuat program perlindungan sosialnya dalam menangani krisis yang terjadi pada pandemi Covid-19," jelasnya. 

Andie menambahkan, program-program tersebut telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi. 

Termasuk melidungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat dan menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin kedepannya.