Kasus Dugaan Korupsi Rumah DP Rp0, DPRD Panggil PT Pembangunan Sarana Jaya
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - DPRD DKI Jakarta memanggil pimpinan BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya membahas perihal kasus pengadaan lahan untuk program Rumah DP Rp0.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyebutkan pertemuan dilakukan secara tertutup, sebab kondisi Ibu Kota yang masih menjadi tempat penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan.
"Tertutup. Karena memang kita menaati prokes, ruangan kami terbatas dan anggota dewan banyak yang hadir dan dari Sarana Jaya juga banyak yang hadir," kata Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).
Ia menegaskan, pertemuan dilakukan tertutup bukan karena Sarana Jaya tetapi potensi kerumunannya.
"Kalau terbuka, waduh penuh nanti ruangan kita. Nanti saya dipanggil bukan karena Sarana Jaya tapi karena kerumunan," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, lanjut Aziz, untuk mengonfirmasi informasi mengenai kasus yang akhirnya menjerat Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
"Kami menanyakan informasi yang paling valid dari sumber pertama dan tentunya kami akan merekomendasikan solusi-solusi terbaik karena kami ini informasinya terbatas soal kejadian ini," ungkap Aziz.
Aziz menyatakan bahwa baru mendapatkan informasi kejadian yang akhirnya jadi kasus korupsi tersebut berlangsung pada periode sebelumnya. Karena itu dia berniat melakukan berbagai verifikasi data dan proses administrasi dari pengadaan lahan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini kami bisa sama-sama tahu, clear dan solusinya seperti apa. Ke depan saya harap ini tidak mengganggu program gubernur untuk pelayanan masyarakat," ucapnya.
Selain itu, pihaknya melakukan evaluasi tekait penyerapan anggaran yang sudah dilakukan dan juga dengan rencana Sarana Jaya ke depannya.
Sekedar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Berdasarkan 9 objek pembelian tanah diduga ada penggelembungan harga. Lembaga anti rasuah itu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA).
Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah di Munjul sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.
Dengan demikian dari total 9 kasus pembelian tanah diperkirakan merugikan negara Rp1 triliun. Adapun KPK telah menggeledah rumah Yoory dan kantor pusat PSJ terkait kasus ini. Saat ini, Yoory telah telah dinonaktifkan dari jabatannya.
