Kampanye #2019GantiPresiden Libatkan Anak, Balad Jokowi: Contoh Buruk dalam Perilaku Politik

MONITORDAY.COM - Relawan pendukung Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin, BALAD Jokowi menyayangkan aksi sejumlah anak berseragam pramuka yang diminta meneriakan 'ganti presiden' seperti dalam video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Hal ini dinilai telah menciderai proses pendewasaan demokrasi.

"Kami sangat menyayangkan, anak-anak diajak untuk mendukung salah satu aktor politik. Ini sangat tidak etis untuk dilakukan," kata Koordinator Pusat Balad Jokowi, Muchlas Rowie, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/10).

Diketahui, Dalam video berdurasi 20 detik tersebut memperlihatkan sejumlah siswa berseragam pramuka diajak menyerukan yel-yel 2019 Ganti Presiden. Di awal video, seorang lelaki dalam video tersebut mengangkat satu tangan kanannya dan menyerukan takbir, lalu diikuti oleh para siswa. Setelah itu lelaki itu berseru, 2019. Sontak para siswa menjawabnya "Ganti Presiden" dengan mengangkat tangan kanan mereka.

Menurut Muchlas, hal ini telah melanggar aturan bahwa anak-anak peserta didik harus netral dari gerakan politik. Ia beranggapan, bahwa pembuat video tersebut telah memperalat dan memanfaatkan anak-anak untuk diikutkan dalam mendukung suatu kepentingan politik tertentu, yang hal tersebut telah melanggar aturan.

"Seperti dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak-anak harus mendapat perlindungan, salah satunya dari penyalahgunaan kepentingan politik tertentu," terangnya.

Selain itu, menurut Muchlas, mencari dukungan dengan melibatkan anak-anak merupakan contoh buruk dalam perilaku politik. Karena seharusnya, bukan mengarahkan anak untuk mendukung salah satu aktor politik tertentu, yang harus dilakukan adalah memberi pemahaman agar anak paham dan tahu bagaimana proses menyuarakan pendapat atau bahkan memilih pemimpin secara demokratis.

"Kita harus arahkan dan beri pemahaman yang baik kepada anak tentang politik, bukan malah diminta dukung salah satu calon," ucap pemilik Monday Media Grup ini.

Karena itu, Ia meminta kepada pihak yang berwenang untuk memberi teguran, dan apabila benar ada pasal yang dilanggar, maka diminta segera untuk mengusut pelakunya. Karena menurutnya, hal ini telah menjadi preseden buruk dalam sejarah politik Indonesia.

"Ini harus segera dibereskan, karena jika tidak ini akan jadi contoh buruk bagi proses berdemokrasi di Indonesia," pungkas Muchlas.